Wapres JK: Indonesia enggak minta-minta dana pada IDB
"Jadi pertemuan ini membahas bagaimana operasi IDB yang lebih besar di masa yang akan datang."
Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak disebut mengemis dana dalam hajatan tahunan pertemuan komunitas internasional negara-negara muslim. Menurutnya kontribusi Indonesia ikut diberikan dalam membesarkan grup Islamic Development Bank (IDB) tersebut.
"Indonesia dalam konferensi ini enggak minta-minta (dana), tapi bagaimana kita kerja sama membesarkan IDB untuk Indonesia dan anggota. Bukan hanya meminta tapi juga memberi dalam kesempatan ini," Kata JK di Senayan, Jakarta, Selasa (17/5) malam.
JK menjelaskan, fungsi IDB ke depannya hanya membicarakan kerja sama ekonomi dalam pembangunan dan mengentaskan kemiskinan. Hal ini menjadi tema utama pertemuan tahun ini pada sesama anggota. Apalagi, sejauh ini beberapa proyek dimulai dari infrastruktur, pendidikan, energi maupun sosial yang ada.
"Jadi pertemuan ini membahas bagaimana operasi IDB yang lebih besar di masa yang akan datang. Kita tidak berbicara soal macam-macam. Tapi kita menandatangani kerja sama," tuturnya.
Selain itu, lanjut JK dengan penandatanganan pada berbagai investasi dan kerja sama hingga 4 tahun ke depan, Indonesia perlu memperbaiki iklim dalam negeri.
"Sudah banyak kebijakan yang diambil untuk perbaiki iklim investasi dan berusaha di Indonesia. ini akan di evaluasi soal pelaksanaan-pelaksanaan-nya," kata Jk.
Seperti diketahui, Presiden Islamic Development Bank (IDB) Ahmad Mohamed Ali mengungkapkan kerjasama Member Country Partnership Startegy (MPCS) kedua dengan Indonesia senilai USD 5,4 miliar untuk periode 2015-2020. Berbagai sektor bakal dijalin seperti infrastruktur, pendidikan, sosial dan lainnya.
"Dari jumlah dana yang diberikan IDB Grup sejak didirikan mencapai USD 113 miliar, termasuk USD 12 miliar tahun lalu dengan penyaluran ke seluruh anggota, tantangan yang dihadapi oleh dunia memerlukan sebuah peningkatan sistemik agar membantu ekonomi berbasis teknologi, informasi dan komunikasi, serta inovasi, tata kelola pemerintahan yang baik dan konstitusional," katanya di tempat yang sama.
Baca juga:
Wapres JK ajak anggota IDB lepas ketergantungan pada negara barat
IDB jalin kerja sama kedua dengan Indonesia senilai USD 5,4 M
JK minta IDB mampu biayai infrastruktur negara anggota pasca perang
Di pertemuan ke-41, Guyana resmi jadi anggota baru IDB
IDB incar pendanaan sejumlah proyek strategis di Indonesia