Wapres JK: Makin banyak bank makin menyusahkan
Indonesia saat ini tercatat menjadi salah satu negara yang mempunyai banyak bank. Setidaknya lebih 100 bank ada di Indoensia saat ini. Wakil Presiden, Jusuf Kalla menilai banyaknya perbankan tidak mencerminkan majunya sebuah negara. Teori yang mengatakan bahwa makin banyak bank membuat negara lebih makmur adalah salah.
Indonesia saat ini tercatat menjadi salah satu negara yang mempunyai banyak bank. Setidaknya lebih 100 bank ada di Indoensia saat ini.
Wakil Presiden, Jusuf Kalla menilai banyaknya perbankan tidak mencerminkan majunya sebuah negara. Teori yang mengatakan bahwa makin banyak bank membuat negara lebih makmur adalah salah.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Siapa yang Jusuf Kalla kritik terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Kenapa Jusuf Kalla menilai pembelian alutsista bekas dengan harga Rp1 Triliun tidak layak? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Mengapa Jusuf Kalla bingung dengan penetapan Karen Agustiawan sebagai terdakwa? Saya juga bingung kenapa dia jadi terdakwa, bingung karena dia menjalankan tugasnya," kata JK.
"Yang baik itu adalah bank sehat dan kuat, bukan berapa banyak banknya," ucap JK dalam acara pertemuan tahunan pelaku industri keuangan di Hotel Fairmont, Jakarta, Jumat (13/1).
Saat liberalisasi perbankan, lanjut JK, banyak yang beranggapan makin banyak bank makin makmur. Padahal JK meyakini makin banyak bank akan makin menyusahkan.
"Makin banyak bank makin menyusahkan kita semua," kata JK. Bukan hanya bank, hal ini juga berlaku untuk industri keuangan lainnya. Seperti Asuransi, pasar modal dan lembaga lainnya.
Dalam pandangan JK, sektor perbankan sangat rentan pengaruh global. Salah satu contohnya saat krisis 1998 yang dipengaruhi perekonomian global.
"Sekarang masih pengaruh dan kita tak bisa hindari. Namun, kita ada kekuatan dari dalam negeri. Perbankan kita juga masih perlu perbaikan."
Baca juga:
Wapres JK ingat krisis 98, perbankan tak diurus rusak sendi bangsa
Wapres JK: Bank jangan lagi cari untung dari bunga tinggi
Wapres JK: Bank jangan beri kredit untuk spekulasi tanah
Depan Wapres JK, bos OJK pamer ekonomi RI tangguh di 2016
Presiden Jokowi boyong menteri kabinet kerja ke HUT PDIP ke-44
Beraninya Sri Mulyani tendang JP Morgan karena ganggu Indonesia
Wapres JK ungkap DPR buat upaya BUMN melantai di bursa menjadi lama