Wapres JK: Penghilangan Premium baru sebatas usulan
Menurut JK, usulan itu baik mengingat pasokan minyak oktan 88 semakin sulit, kualitas juga sangat rendah.
Pemerintah belum memutuskan mengabulkan usulan tim reformasi dan tata kelola migas terkait penghapusan Premium atau oktan 88. Usulan itu masih dalam proses kajian, sehingga tidak serta merta langsung dijalankan.
Sejauh ini, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang masih menggunakan bahan bakar dengan kadar oktan 88. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku, belum bisa memastikan implementasi dari usulan itu.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Siapa saja menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
"Masih dipelajari, bagaimana implementasinya. Belum, kan baru kemarin diusulkan oleh tim reformasi (tim reformasi tata kelola migas). Bagaimana bisa dilaksanakan segera?," kata JK di kantornya, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (22/12)
Dalam pandangan JK sapaan akrabnya, usulan tim yang dikomandoi Faisal Basri cukup baik. Sebab, pasokan sudah semakin sulit, dari sisi kualitas pun dinilai tidak baik.
"Ya tentu suatu usul yang baik. Memang sejak dulu sebenarnya itu usulan karena di samping soal suplai dan kualitas untuk kendaraan, karena sulfurnya kurang kan," jelasnya.
Ketua PMI ini menjelaskan, jika pemerintah mengeksekusi wacana penghapusan Premium, impor minyak dengan kadar oktan 92 akan lebih tinggi. Dalam pandangannya, ini tidak akan menjadi persoalan.
"Tidak masalah, ini masalah kualitas saja, bukan masalah jumlah. Di samping itu ada perubahan teknis tapi saya kira tidak banyak," jelas JK.
Terkait dengan wacana penghapusan Premium akan berimbas pada masyarakat kecil, JK justru melihat dari sisi lainnya. Penghapusan Premium memiliki dampak positif lebih besar.
"Saya katakan itu penting untuk suplai dan kedua sangat penting kualitas pembakaran sehingga mesin-mesin itu lebih awet sebenarnya," katanya.
(mdk/noe)