Wapres JK sebut kasus Pelindo II bikin menteri kerja hati-hati
"R.J Lino jadi perkara karena prosedur, ya kan? Prosedur yang dilewati."
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melihat menteri Kabinet Kerja bekerja sangat hati-hati. Makanya tercipta kesan terjadi ketidakkompakan antarmenteri.
"Ini akibat dari kehati-hatian yang terjadi dewasa ini untuk jangan satu pihak keluar dari prosedur," kata JK di kantornya, Jakarta, Jumat (29/1).
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Kapan pengumuman calon wakil presiden Ganjar Pranowo? PDI Perjuangan bersama partai koalisi secara resmi mengumumkan nama bakal calon wakil presiden Mahfud MD untuk mendampingi Capres Ganjar Pranowo, Rabu, 18 Oktober 2023.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
Dia mencontohkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino.
"RJ Lino jadi perkara karena prosedur, ya kan? Prosedur yang dilewati," ucapnya. "Jadi, para menteri itu berusaha menjaga betul aturan itu berjalan. Sehingga nampaknya terjadi perbedaan."
JK melihat ketidaksinkronan kebijakan antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian terjadi lantaran keinginan untuk menjaga pasokan pangan dengan tetap menjaga kuota impor.
Sedangkan ketidakkompakan yang terjadi antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Kementerian Perhubungan terjadi karena keinginan untuk melakukan percepatan proyek berimbang dengan kehati-hatian dalam menjalankan prosedur yang berlaku.
"Memang ada percepatan (proyek kereta cepat) tapi di lain pihak perhubungan juga ingin tetap menjaga prosedur sesuai dengan aturan, soal izin, macam-macam," tutur JK.
"Pada dasarnya perbedaan itu karena tugas masing-masing memang berbeda. Tapi saling tidak mau keliru soal tugas-tugas itu. Itu yang terjadi sebenarnya. Tapi sudah dikumpulkan selalu dalam rapat terbatas agar semua harus saling konsultasi."
(mdk/yud)