Wapres JK sebut transmigrasi solusi dari program reforma agraria

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan tantangan dalam reforma agraria adalah tidak meratanya jumlah penduduk di wilayah-wilayah di Indonesia. Di mana masyarakat lebih banyak memilih tinggal di pulau Jawa dibandingkan dengan daerah lainnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan tantangan dalam reforma agraria adalah tidak meratanya jumlah penduduk di wilayah-wilayah di Indonesia. Di mana masyarakat lebih banyak memilih tinggal di pulau Jawa dibandingkan dengan daerah lainnya.

"Memang sependapat pemerintah juga mengusahakan untuk rediatribusi aset. Lahan2 yang kosong kita manfaatkan. Masalahnya adalah orang yang butuh lahan itu mereka yang ada di Jawa. Tapi lahan sudah hampir habis untuk kepentingan lain-lain. Lahan yang banyak itu ada di Kalimantan tapi kurang orang," kata JK di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (25/11).

Dengan demikian, solusi yang tepat untuk program ini adalah transmigrasi. Sayangnya, penerapan transmigrasi saat ini dinilai sulit untuk dilakukan. Mengingat masyarakat justru lebih banyak untuk pergi ke kota untuk mencari rezeki, ketimbang tinggal di daerah.

"Solusi kembali kepada transmigrasi. Tapi transmigrasi juga tidak mudah lagi untuk diterapkan. Tidak mudah orang untuk melakukan transmigrasi karena industri sudah berkembang, dan juga daerah-daerah tidak mudah lagi untuk menerimanya. Ini adalah tantangan kita dalam memajuk bangsa ini," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan pemerintah perlu mengawal agenda pembaharuan agraria tidak terbatas pada program sertifikasi tanah, tapi redistribusi tanah untuk rakyat dan lahan untuk petani.

"Agenda pembaharuan agraria selama ini tidak berjalan baik karena pemerintah tidak punya komitmen kuat menjadikan tanah sebagai hak dasar warga negara. Pemerintah perlu segera melaksanakan program pembaharuan agraria," kata Said Aqil.