Wapres JK: Subsidi BBM yang besar merusak pembangunan ekonomi RI
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut bahwa pemberian subsidi yang terlalu besar mampu mempersempit pembangunan di Indonesia. Sebab, anggaran pemerintah lebih difokuskan untuk subsidi BBM, sedangkan anggaran untuk keperluan lainnya menjadi kurang optimal.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut bahwa pemberian subsidi yang terlalu besar mampu mempersempit pembangunan di Indonesia. Sebab, anggaran pemerintah lebih difokuskan untuk subsidi BBM, sedangkan anggaran untuk keperluan lainnya menjadi kurang optimal.
"Kita pernah mencapai subsidi hampir Rp 400 triliun atau 20 persen dari APBN pada 2014. Sungguh tinggi," kata JK di The Westin Hotel Jakarta, Rabu (9/8).
"Ada dua kebijakan nasional yang pernah merusak dan sampai sekarang merusak, yaitu menjamin segala macam perbankan dan yang kedua subsidi yang begitu besar kepada BBM. Itu menyebabkan mempersempit kemungkinan kita membangun," imbuhnya.
Meski demikian, lanjutnya, pemerintah masih tetap memberikan subsidi BBM guna meningkatkan konsumsi masyarakat. Sebab, dengan adanya subsidi BBM, maka masyarakat bisa mengurangi pengeluaran dan menyisihkan uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang lain.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017, subsidi energi mencapai Rp 89,9 triliun, meningkat dari APBN 2017 sebesar Rp 77,3 triliun. Angka ini termasuk subsidi BBM sebesar Rp 44,5 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 45,4 triliun.
"Sekarang ini karena harga minyak turun maka turun juga subsidinya. Tapi tetap demi konsumsi yang besar, baik untuk bahan bakar juga, untuk raskin yang kurang mampu," jelas JK.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
-
Apa yang diungkapkan Jusuf Kalla mengenai pembelian alutsista bekas? Pemerintah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas dengan harga murah bukan terjadi saat ini saja. Hal tersebut dinungkapkan langsung Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) yang pernah berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun kata JK dikutip dari Antara, Kamis (11/1) "Saya kira pemerintah 'kan tidak satu kali ini beli bekas (alutsista bekas), tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,"
-
Apa yang dikatakan Bahlil tentang kondisi kabinet Jokowi? Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan, bahwa situasi di dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dalam keadaan baik. Dia membantah jika ada menteri yang merasa tidak nyaman berada di Kabinet.
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
Baca juga:
Bos BI sebut peredaran uang jual beli online capai Rp 75 T per tahun
Pakai aspal sampah plastik, kualitas jalan lebih baik dan murah
Menko Darmin akui pertumbuhan ekonomi tak kurangi ketimpangan
Sebelum mobil listrik, pemerintah diminta kembangkan tipe hybrid
Bos BI beberkan tiga tantangan pemanfaatan big data
Ini yang telah dilakukan pemerintah Jokowi-JK atasi ketimpangan