Wapres JK: Transmigrasi Jadi Cita-Cita Pemerintah untuk Pemerataan Kesejahteraan
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, transmigrasi merupakan program yang telah lama dicanangkan pemerintah sejak era 1950-an, dengan tujuan untuk meratakan kesejahteraan hingga ke daerah terluar negara.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transmigrasi bertema Revitalisasi Pembangunan Ekonomi Kawasan Transmigrasi 4.0.
Rakornas kali ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat Dan menteri, seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Apa yang diungkapkan Jusuf Kalla mengenai pembelian alutsista bekas? Pemerintah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas dengan harga murah bukan terjadi saat ini saja. Hal tersebut dinungkapkan langsung Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) yang pernah berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun kata JK dikutip dari Antara, Kamis (11/1) "Saya kira pemerintah 'kan tidak satu kali ini beli bekas (alutsista bekas), tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,"
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Siapa yang Jusuf Kalla kritik terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
Dalam sambutannya di acara pembukaan, Wapres JK mengatakan, transmigrasi merupakan program yang telah lama dicanangkan pemerintah sejak era 1950-an, dengan tujuan untuk meratakan kesejahteraan hingga ke daerah terluar negara.
"Transmigrasi tentu kita pahami semua sebagai program yang sudah lama dibuat untuk memajukan negeri. Dalam perkembangannya, paradigma transmigrasi terus berubah sesuai zamannya," ungkap dia di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Kamis (1/8).
Dia menceritakan, transmigrasi pada mulanya bermaksud untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa untuk dipindahkan ke pulau-pulau lain seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Namun, masalah kemudian muncul ketika transmigran kerap berselisih paham dengan penduduk lokal.
Menanggulangi hal tersebut, pemerintah mencoba mengomandoi pendatang untuk saling bercampur dalam lingkup sosial bersama penduduk lokal, yakni dengan cara berbagi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya.
"Transmigrasi itu transfer keterampilan. Orang Jawa dan Bali itu biasa lebih terampil pertanian. Maka itulah suatu pergaulan atau percampuran kemampuan diharapkan akan terjadi. Itu baru suatu transmigrasi berhasil," tutur dia.
Jika cara tersebut berhasil, lanjutnya, itu menandakan bahwa tujuan awal dari diadakannya program transmigrasi berhasil tercapai, yakni meningkatkan kesejahteraan penduduk hingga ke wilayah terluar. "Sekarang ini, transmigrasi untuk memberikan kesejahteraan untuk yang datang dan lebih mensejahaterakan yang sudah tinggal di sana. Baru ada keseimbangan," ujar dia.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Operasi Biduk Warga Pendatang di Rusun Petamburan
Wujudkan Ketahanan Pangan, Kalteng Akhiri Moratorium Transmigrasi
Mendes PDTT sebut gaji transmigran teladan melebihi menteri
Jual lahan negara p 16 M, Bupati Takalar jadi tersangka korupsi
Dengan Pancasila wujudkan masyarakat adil-makmur lewat transmigrasi
Transmigrasi dukung desa mandiri dan percepatan pertumbuhan wilayah