2 Pejabat Korea Utara masuk daftar hitam AS

Merdeka.com - Pemerintah Amerika Serikat memutuskan memasukkan dua petinggi Departemen Industri Persenjataan Korea Utara ke dalam daftar hitam. Mereka dianggap bertanggung jawab dalam proyek rudal balistik antarbenua dan hulu ledak hidrogen, sudah beberapa kali diuji coba.

Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin, menyatakan dua orang penting dalam proyek rudal dan senjata nuklir di Korea Utara masuk dalam daftar hitam adalah Kim Jong Sik dan Ri Pyong Chol. Dia menyatakan keduanya dijatuhi sanksi dilarang memiliki properti di wilayah Negeri Abang Sam, atau bertransaksi dengan warga AS.

"Ini adalah bagian dari upaya menekan dan mengisolasi Korea Utara, supaya Semenanjung Korea bebas dari ancaman nuklir," kata Mnuchin, dilansir dari laman Associated Press, Rabu (27/12).

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Sabtu pekan lalu kembali menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara, karena terus melakukan uji rudal balistik antarbenua yang paling akhir digelar pada 28 November. Mereka menyatakan melarang seluruh negara anggota PBB memasok minyak bumi olahan kepada negara dipimpin Kim Jong Un itu.

DK PBB sepakat menjatuhkan sanksi baru bagi Korea Utara dalam tanpa penolakan. Ada tiga poin termaktub dalam sanksi baru itu. Selain melarang memasok minyak bumi olahan, DK PBB juga tidak membolehkan seluruh negara anggota mengirim minyak mentah ke Korea Utara, dan memulangkan seluruh pekerja dari negeri dipimpin Kim Jong Un itu paling lambat hingga akhir 2019. Dengan sanksi baru itu diharapkan bisa menekan Korea Utara buat menghentikan uji rudal.

Adalah Amerika Serikat yang mengusulkan pemulangan para pekerja asal Korea Utara. Dengan demikian maka hal ini adalah sanksi ketiga diberikan DK PBB kepada Korea Utara sepanjang 2017. Apalagi ketegangan di Semenanjung Korea belum menunjukkan tanda-tanda bakal berakhir.

Rancangan sanksi baru itu diajukan AS pada Kamis lalu, karena mendengar kabar China sedang bernegosiasi dengan Korea Utara soal pasokan minyak. Sebab, selama ini China adalah satu-satunya pemasok minyak bagi Korea Utara.

"Jika Korea Utara kembali melakukan uji rudal balistik antarbenua, maka DK PBB akan mengambil langkah lanjutan dengan melarang seluruh ekspor minyak bumi ke Korea Utara," demikian pernyataan tercantum dalam sanksi DK PBB itu.

Buat mencegah Korea Utara sembunyi-sembunyi mengimpor minyak, seluruh negara anggota DK PBB diizinkan memeriksa dan menyita kapal-kapal dicurigai membawa muatan yang dilarang diekspor ke Korea Utara, seperti mesin industri, truk, besi, baja. Mereka juga melarang anggotanya mengimpor bahan makanan, mesin, perangkat elektronik, kayu, batu-batuan, dan kapal dibuat oleh Korea Utara.

DK PBB juga menjatuhkan sanksi bagi 15 pejabat Korea Utara yang bekerja di sektor perbankan. Nama mereka menambah panjang daftar hitam petinggi negara itu, termasuk kalangan militer. DK PBB menyatakan seluruh warga Korea Utara itu dilarang mendapat visa di seluruh dunia, dan asetnya dibekukan.