Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Eropa hingga AS enggan mengakui kemerdekaan Catalunya

Eropa hingga AS enggan mengakui kemerdekaan Catalunya Catalonia deklarasi kemerdekaan. ©2017 REUTERS/Yves Herman

Merdeka.com - Parlemen Negara Bagian Catalunya akhirnya memutuskan memproklamasikan kemerdekaan dari Spanyol yang sempat tertunda. Namun, keputusan mereka tidak diakui oleh sejumlah negara di Eropa, Uni Eropa, hingga Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Dilansir dari laman Reuters, Sabtu (28/10), Perdana Menteri Inggris, Theresa May, menyatakan tidak mengakui proklamasi kemerdekaan dilakukan Parlemen Catalunya. Menurut pernyataannya, pemerintah Inggris enggan mengakui deklarasi itu lantaran Mahkamah Agung Spanyol menyatakan jajak pendapat digelar pada 1 Oktober lalu ilegal.

"Kami ingin melihat aturan hukum tetap dipegang teguh, serta undang-undang dasar dihormati dan mengembalikan persatuan Spanyol," demikian seperti dikutip dari pernyataan Theresa May.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, juga menolak mengakui proklamasi kemerdekaan Catalunya. "Ada aturan hukum yang sesuai undang-undang dasar di Spanyol. (Perdana Menteri) Mariano Rajoy ingin aturan ini dihormati dan saya mendukung penuh," kata Macron.

Senada dengan Inggris dan Prancis, Jerman juga enggan mengakui deklarasi kemerdekaan Catalunya. Mereka mendukung upaya Rajoy mengembalikan ketertiban di Catalunya.

"Pemerintah Jerman tidak mengakui deklarasi kemerdekaan apapun. Kami berharap semua pihak yang terlibat menggelar dialog dan menurunkan tingkat ketegangan," kata Juru Bicara Pemerintah Jerman, Steffen Seibert.

Bahkan pemerintah Amerika Serikat juga masih menganggap Catalunya adalah bagian dari Spanyol. Maka dari itu mereka enggan mengakui deklarasi kemerdekaan Catalunya.

"Amerika Serikat mendukung pemerintah Spanyol mengambil langkah sesuai konstitusi supaya Spanyol tetap bersatu dan kuat," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Heather Nauert.

NATO juga bereaksi atas deklarasi kemerdekaan Catalunya. Spanyol merupakan salah satu sekutu NATO. Mereka menyatakan kalau hal itu adalah urusan dalam negeri dan meyakini Spanyol bisa mencari jalan keluarnya.

Uni Eropa juga nampaknya tidak tertarik dengan upaya pemisahan diri Catalunya. Menurut Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker, sudah terlalu banyak perpecahan serta pertikaian terjadi dan masalah Catalunya diharapkan tidak perlu menambah panjang daftar masalah terjadi.

Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk, juga berharap supaya Rajoy bisa mencari solusi permasalahan dengan Catalunya, dan mengedepankan dialog serta menghindari tindakan represif.

(mdk/ary)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Ragam Reaksi dari Anies, Ganjar hingga Kubu 02 saat Tegang MK Putuskan Sengketa Pilpres
VIDEO: Ragam Reaksi dari Anies, Ganjar hingga Kubu 02 saat Tegang MK Putuskan Sengketa Pilpres

Ketiga kubu mengharapkan putusan terbaik dari hakim Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
PK Ditolak MA, Partai PRIMA Gagal jadi Peserta Pemilu 2024
PK Ditolak MA, Partai PRIMA Gagal jadi Peserta Pemilu 2024

MA mengungkapkan alasan menolak PK Partai PRIMA hingga gagal jadi peserta Pemilu

Baca Selengkapnya
DPR Batal Sahkan Revisi UU Pilkada, Rieke: Sekarang Bola Utama ada di 3 Institusi
DPR Batal Sahkan Revisi UU Pilkada, Rieke: Sekarang Bola Utama ada di 3 Institusi

Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka mengingatkan putusan MK bersifat final serta memperoleh kekuatan hukum.

Baca Selengkapnya
Hasto: Parpol Pengusung 03 Menegaskan Proses Pemilu Belum Selesai
Hasto: Parpol Pengusung 03 Menegaskan Proses Pemilu Belum Selesai

Pemilu tidak hanya dilihat dari hasil melainkan juga proses.

Baca Selengkapnya
Beda Sikap Jokowi pada 2 Putusan MK yang Berimbas ke Gibran & Kaesang
Beda Sikap Jokowi pada 2 Putusan MK yang Berimbas ke Gibran & Kaesang

Dua putusan MK tersebut memiliki efek langsung buat kedua putra Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Titi Anggraini soal Putusan MK: Pemilih Tidak Harus Berhadapan dengan Calon dari Koalisi Obesitas
Titi Anggraini soal Putusan MK: Pemilih Tidak Harus Berhadapan dengan Calon dari Koalisi Obesitas

Anggota Dewan Pembina Perludem ini mengatakan, putusan MK tersebut langsung berlaku di Pilkada serentak 2024.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Wanti-Wanti DPR dan KPU Taati Putusan MK, Segera Sesuaikan UU Pilkada Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah
Bawaslu Wanti-Wanti DPR dan KPU Taati Putusan MK, Segera Sesuaikan UU Pilkada Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah

Bawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.

Baca Selengkapnya
Hanura Belum Putuskan Oposisi atau Gabung Prabowo-Gibran
Hanura Belum Putuskan Oposisi atau Gabung Prabowo-Gibran

Menurut Oso, putusan MK tersebut sudah sah karena final dan mengikat.

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Berbagai Daerah, Ini Reaksi Istana
Ramai-Ramai Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Berbagai Daerah, Ini Reaksi Istana

Istana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.

Baca Selengkapnya
Meski Ditolak PKS, RUU DKJ Tetap Jadi Usulan Inisiatif DPR RI
Meski Ditolak PKS, RUU DKJ Tetap Jadi Usulan Inisiatif DPR RI

PKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.

Baca Selengkapnya
Gugatan Sengketa Pileg 2024 Ditolak MK, PPP: Kami Telah Berjuang Sehormat-hormatnya
Gugatan Sengketa Pileg 2024 Ditolak MK, PPP: Kami Telah Berjuang Sehormat-hormatnya

"PPP telah berjuang sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya," kata Sekjen PPP kata Arwani

Baca Selengkapnya
Patahkan Pernyataan Airlangga, PSI Blak-blakan Sebut Tak Ada Kesepakatan dengan Golkar di Pilkada Jakarta
Patahkan Pernyataan Airlangga, PSI Blak-blakan Sebut Tak Ada Kesepakatan dengan Golkar di Pilkada Jakarta

Diketahui, Pertemuan antara PSI dengan Partai Golkar berlangsung pada Kamis (11/7)

Baca Selengkapnya