Jokowi akan kunjungi Vietnam bahas perundingan batas maritim

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengunjungi Hanoi, Vietnam untuk menggelar pertemuan dengan Presiden Tran Dai Quang pada 11-12 September mendatang. Ini merupakan kunjungan kenegaraan sekaligus kunjungan kerja dari Jokowi yang ditujukan untuk mengembangkan potensi ekonomi dan akses pasar kedua negara.

Sebagai dua negara dengan jumlah populasi terbesar kedua dan ketiga di Asia Tenggara, Indonesia dan Vietnam terus berupaya menggali peluang kerja sama sebagai mitra. Hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi kedua negara yang cukup bagus hingga mencapai rata-rata 5 persen.

Dalam kunjungan ini, Jokowi akan didampingi oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Ada beberapa isu yang akan menjadi perhatian kedua pemimpin negara dalam pertemuan kali ini.

"Isu yang menjadi perhatian antara lain percepatan negosiasi batas ZEE kedua negara. Seperti kita ketahui perundingan batas maritim memang tidak mudah untuk ditentukan, hal inilah yang akan ditekankan oleh Jokowi dalam pertemuan mendatang," kata Juru Bicara Kemenlu Ri, Arrmanatha Nassir atau Tata, saat menggelar jumpa pers di Jakarta Pusat, Kamis (6/9).

"Selain itu, kedua pemimpin juga akan membahas kerja sama perdagangan dan investasi. Kita berusaha untuk mengurangi hambatan-hambatan bagi sektor perdagangan kedua negara. Terakhir adalah kerja sama maritim dan perikanan," tambahnya.

Beberapa kesepakatan juga akan ditandatangani oleh kedua pemimpin negara dalam pertemuan kali ini. Beberapa di antaranya adalah tindak lanjut dari kesepakatan yang sudah dibentuk beberapa tahun silam.

"MoU yang akan ditandatangani antara lain rencana aksi untuk tindak lanjut hubungan kerja sama tahun 2019-2023, pembaharuan MoU kesehatan yang ditandatangani tahun 1992 lalu, MoU di bidang pariwisata yang merupakan tindak lanjut dari MoU disepakati tahun 1994 lalu, dan kerjasama mengenai ilegal fishing," papar Tata.

Selain melakukan kunjungan kenegaraan, Jokowi juga dijadwalkan hadir dalam forum dengan tema ASEAN Priorities in Fourth Industrial.