Mantan Menhan Korea Selatan Hendak Bunuh Diri Beberapa Menit Sebelum Ditangkap
Komisaris Jenderal Layanan Pemasyarakatan menyatakan bahwa Kim Yong-hyun berusaha mengakhiri hidupnya beberapa menit sebelum pengumuman penangkapannya.
Mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong-hyun, yang dituduh memiliki peran penting dalam penerapan darurat militer pada 3 Desember, dilaporkan pernah berusaha mengakhiri hidupnya sebelum ditangkap oleh pihak berwajib. Selama sesi sidang di parlemen, komisaris jenderal Layanan Pemasyarakatan Korsel mengungkapkan bahwa Kim mencoba bunuh diri beberapa menit sebelum pengumuman penangkapannya. "Mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun mencoba bunuh diri di Pusat Penahanan Seoul Dongbu sesaat sebelum tengah malam," demikian laporan dari AFP. Menurut pihak Layanan Pemasyarakatan Korsel, Kim menggunakan tali dari celana dalamnya untuk melakukan percobaan bunuh diri di toilet.
Seperti yang dilansir oleh NDTV pada Rabu (11/12/2024), Kim kini tengah diselidiki atas tuduhan pemberontakan yang berkaitan dengan deklarasi darurat militer singkat yang dikeluarkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Ia telah ditangkap dengan tuduhan termasuk "terlibat dalam tugas penting selama pemberontakan" dan "penyalahgunaan wewenang untuk menghalangi pelaksanaan hak". Laporan tersebut menyebutkan bahwa penangkapan resmi Kim terjadi di tengah kekhawatiran akan kemungkinan pemusnahan bukti. Kim juga mengungkapkan penyesalannya dengan menyatakan bahwa "semua tanggung jawab atas situasi ini sepenuhnya berada di tangan saya". Ia menambahkan bahwa ia "meminta maaf sebesar-besarnya" kepada masyarakat Korea Selatan dan menjelaskan bahwa bawahannya hanya menjalankan perintah serta memenuhi tugas yang diberikan kepada mereka.
Korea Selatan menerapkan status darurat militer
Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, telah mengambil langkah drastis dengan menangguhkan pemerintahan sipil seminggu yang lalu dan mengerahkan pasukan khusus serta helikopter ke parlemen. Tindakan darurat militer yang berlangsung singkat ini telah membawa Korea Selatan ke dalam situasi krisis konstitusi yang serius.
Dalam pernyataan sebelumnya, Kepala Komando Perang Khusus Angkatan Darat, Kwak Jong-geun, mengungkapkan bahwa Yoon telah memerintahkan agar cukup banyak anggota parlemen tidak diizinkan untuk berkumpul guna menolak keputusan darurat militer tersebut. Situasi ini semakin memanas ketika polisi Korea Selatan mengumumkan bahwa mereka telah menggerebek kantor Presiden sebagai bagian dari penyelidikan yang lebih dalam terhadap tindakan Yoon.
Akibat dari penangguhan pemerintahan sipil yang singkat pada 3 Desember, Yoon kini dikenakan larangan bepergian sebagai bagian dari penyelidikan terkait "pemberontakan" yang melibatkan orang-orang terdekatnya. Sejak insiden yang memaksanya untuk meminta maaf setelah upaya pemberlakuan darurat militer, Yoon belum pernah terlihat di depan umum.
Di samping itu, dua pejabat tinggi kepolisian dan mantan Menteri Pertahanan juga ditahan terkait dengan kekacauan politik yang muncul akibat deklarasi darurat militer tersebut. Situasi ini menunjukkan betapa seriusnya dampak dari keputusan yang diambil oleh Presiden Yoon dalam menghadapi tantangan politik di negaranya.
