Follow
Myanmar bentuk komisi khusus selidiki kasus Rohingya
Merdeka.com - Pemerintah Myanmar membentuk komisi khusus menyelidiki latar belakang terjadinya serangan di Myanmar pada 9 Oktober lalu, yang menjadi awal konflik sebulan ini.
Komisi khusus ini dibentuk oleh kantor kepresidenan Myanmar dan terdiri dari 13 anggota dan dipimpin Wakil Presiden Myanmar U Myint Swe.
Selain untuk menyelidiki latar belakang konflik di Myanmar, mereka juga bertugas meneliti perangkat hukum yang ada di Burma. Dilansir dari Bernama, Sabtu (3/12), komisi ini nantinya yang akan membuat rekomendasi dan saran untuk membuat situasi di Rakhine kembali kondusif.
-
Kenapa konflik Myanmar harus segera selesai? ‘Kita berharap persoalan di Myanmar itu segera selesai karena menyangkut kemanusiaan, menyangkut rakyat Myanmar, dan pada kenyataannya memang tidak gampang, sangat kompleks, sehingga memerlukan waktu. Dan itu bisa terjadi kalau semua stakeholders yang ada di Myanmar itu mau, memiliki kemauan yang sama untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau ndak, memang sangat sulit,’ ujar Presiden.
-
Siapa yang akan mewakili Myanmar di KTT? 'Pemimpin dan Menteri Luar Negeri Myanmar nanti akan diwakili oleh pihak nonpolitical representative, sama seperti KTT sebelumnya,' kata Sidharta.
-
Kenapa Rohingya diantar ke kantor Gubernur? Sebelumya, warga berniat menurunkan pengungsi Rohingya ini di Kantor Imigrasi Banda Aceh. Namun karena kantor tersebut sedang dalam renovasi dan tak ada satupun orang, warga akhirnya membawa pengungsi ke kantor gubernur.
-
Apa yang diminta Kemnaker kepada pemerintah? Anggota Komisi IV DPR, Alimin Abdullah meminta pemerintah menaikan anggaran sektor pertanian.
-
Siapa yang mengantar Rohingya ke kantor Gubernur? 'Warga berbondong-bondong membawa kemari. Ini pengungsi yang [berlabuh] di Krueng Raya tadi pagi,' kata Yusuf.
-
Kenapa Menkumham meminta jajarannya melakukan evaluasi? Dari refleksi ini, kita dapat mengevaluasi strategi kita, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius dan lebih baik untuk tahun mendatang,' sambungnya.
Komisi ini diwajibkan menyerahkan laporan penyelidikan kepada presiden akhir Januari 2017.
Agustus lalu pemimpin tertinggi Myanmar Aung San Suu Kyi menunjuk mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kofi Annan, untuk memimpin komisi pemberantas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Rakhine.
Kofi Annan bersama delapan anggota timnya, tiba di Bandara Rakhine Jumat kemarin dan disambut Menteri Negara Bagian Rakhine, Nyi Pu.
Komisi ini sebenarnya melibatkan sembilan anggota independen, termasuk enam orang Myanmar dan tiga warga asing. Tak hanya itu, formasi komisi ini juga akan diperkuat oleh komunitas Muslim dan etnis dari Rakhine.
Namun, pembentukan tim independen ini tidak serta-merta menyelesaikan masalah kemanusiaan dan pelanggaran HAM yang menimpa etnis minoritas di Myanmar.
(mdk/che)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata menyatakan, pihaknya telah membentuk tim investigasi dan bergerak menyelidiki hal ini
Baca Selengkapnya
Puan Maharani menyebutkan nama pimpinan anggota dan pimpinan Komisi I hingga XI telah ditetapkan.
Baca Selengkapnya
Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca Selengkapnya