Korupsi DPRD Kota Malang
Anggota DPRD Kota Malang, Diana Yanti memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/8). KPK resmi menahan 22 anggota DPRD Kota Malang untuk mempermudah pemeriksaan terkait kasus dugaan menerima suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015.
Diana Yanti memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/8).
Diana Yanti memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/8).
Anggota DPRD Kota Malang Erni Farida memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/8).
Erni Farida memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/8).
Anggota DPRD Kota Malang Asia Iriani memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/8).
Asia Iriani memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/8).
Asia Iriani memasuki mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/8).
Doa bersama juga dihadiri ribuan kader serta simpatisan Partai Gerindra.
Baca Selengkapnya
Setyo Budiyanto telah terpilih secara resmi sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masa jabatan 2024 hingga 2029.
Baca Selengkapnya
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memberikan pesan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Setyo Budiyanto.
Baca Selengkapnya
Setyo harus bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah yang saat ini tengah terjun payung.
Baca Selengkapnya
Dalam voting, nama Johanis Tanak meraih suara terbanyak bersama dengan Fitroh Rohcahyanto yakni 48 suara.
Baca Selengkapnya
Mereka yang dipilih yakni, Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Setyo Budiyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo
Baca Selengkapnya
Alexander Marwata meminta maaf karena sudah gagal memberantas korupsi
Baca Selengkapnya
Pimpinan KPK baru harus memutuskan nasib para koruptor dengan hukuman yang setimpal.
Baca Selengkapnya
"Kalau perlu menurut saya level Pimpinan dan Dewas hanya konferensi pers resmi. Jangan ada ada doorstop pak"
Baca Selengkapnya
Penunjukan Setyo mencerminkan komitmen yang kuat dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
OTT seharusnya tetap dijalankan dan perlu adanya perhatian khusus dari KPK.
Baca SelengkapnyaPerda No. 1 Tahun 2024 Jakarta mengubah tarif pajak progresif kendaraan, ini yang perlu Anda ketahui.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi