Demonstran membawa poster saat mendatangi MK jelang sidang pembacaan putusan Sengketa Pilres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (27/6).
Massa Aksi Pengawal Sidang Putusan MK Berdatangan
Sidang Sengketa Pemilu
Mereka datang untuk menunggu hasil putusan sidang sengketa Pilpres 2019 Prabowo-Sandi.
Demonstran berfoto di depan penjagaan polisi yang mengamankan sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang sidang pembacaan putusan Sengketa Pilres 2019.
Dua orang demonstran tertidur saat menunggu sidang pembacaan putusan Sengketa Pilres 2019.
Seorang demonstran membentangkan poster saat menunggu sidang pembacaan putusan Sengketa Pilres 2019.
Seorang demonstran berkacamata hitam memakai masker dan topi saat menunggu sidang pembacaan putusan Sengketa Pilres 2019.
Tidak netral yang dimaksud adalah membuat keputusan maupun tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pilkada.
Baca SelengkapnyaMK mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh mahasiswa dan karyawan swasta bernama Wanda Cahya Irani dan Nicholas Wijaya.
Baca SelengkapnyaMK membagi pertimbangan hukum ke dalam enam klaster dalil permohonan.
Baca SelengkapnyaWakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi, mendengar putusan MK dikabulkan tentunya mendapat dukungan dari kaum buruh.
Baca SelengkapnyaMK kabulkan uji materi UU Cipta Kerja, minta UU Ketenagakerjaan dipisah, atur PKWT 5 tahun, batasan outsourcing diperjelas.
Baca SelengkapnyaGugatan UU Cipta Kerja ini dilayangkan sejumlah serikat pekerja di antaranya Serikat Pekerja Indonesia.
Baca SelengkapnyaMahfud secara terbuka kini berani mengkritik Jokowi tidak lagi hanya sistem.
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud, putusan MK tersebut sudah jelas salah lantaran melanggar etik.
Baca SelengkapnyaMK memutuskan menolak permohonan karena dalil yang diajukan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Syarat Usia Capim KPK yang diajukan Novel Baswedan
Baca SelengkapnyaSejalan dengan itu rontok juga pengaruh seorang Joko Widodo atau Jokowi.
Baca SelengkapnyaDPR akan mengevaluasi posisi Mahkamah Konstitusi dalam jangka menengah dan panjang karena dianggap mengerjakan banyak urusan yang bukan menjadi kewengan.
Baca Selengkapnya