Sejumlah buruh membawa poster tuntutan saat berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/10/2021). Dalam aksinya, massa buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sebesar 10 persen, pemberlakuan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) 2021, dan pencabutan UU Omnibus Law.
Geruduk Balai Kota, Massa Buruh Tuntut UMP DKI 2022 Naik 10 Persen
Demo
Sejumlah buruh membawa poster tuntutan saat berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/10/2021). Dalam aksinya, massa buruh menuntut kenaikan UMP 2022 sebesar 10 persen, pemberlakuan UMSK 2021, dan pencabutan UU Omnibus Law.
Sejumlah buruh membawa poster tuntutan saat berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/10/2021). Dalam aksinya, massa buruh menuntut kenaikan UMP 2022 sebesar 10 persen, pemberlakuan UMSK 2021, dan pencabutan UU Omnibus Law.
Buruh membawa poster tuntutan saat berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/10/2021). Dalam aksinya, massa buruh menuntut kenaikan UMP 2022 sebesar 10 persen, pemberlakuan UMSK 2021, dan pencabutan UU Omnibus Law.
Sejumlah buruh membawa poster tuntutan saat berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/10/2021). Dalam aksinya, massa buruh menuntut kenaikan UMP 2022 sebesar 10 persen, pemberlakuan UMSK 2021, dan pencabutan UU Omnibus Law.
Sejumlah buruh membawa poster tuntutan saat berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/10/2021). Dalam aksinya, massa buruh menuntut kenaikan UMP 2022 sebesar 10 persen, pemberlakuan UMSK 2021, dan pencabutan UU Omnibus Law.
Kegagalan RUU Pelarangan Perdagangan Anjing dan Kucing masuk dalam Prolegnas menjadi sorotan aktivis hewan dalam Koalisi Dog Meat Free Indonesia.
Baca SelengkapnyaKenaikan PPN tersebut akan memperparah kondisi ekonomi masyarakat kecil dan buruh di tengah kenaikan upah yang minim.
Baca SelengkapnyaPeningkatan produktivitas akan memberikan ruang yang lebih besar untuk menaikkan upah tanpa harus berdampak pada kenaikan harga barang.
Baca SelengkapnyaLalu lintas truk angkutan material proyek pembangunan di wilayah Pantura, Kabupaten Tangerang memicu kemarahan warga.
Baca SelengkapnyaIa menilai putusan MK tersebut sudah berfisat final dan mengingat.
Baca SelengkapnyaNamun dalam perjalanan dicegah sejumlah aparat kepolisian, dan aksi pun dilakukan berjarak sekira 200 meter dari Markas Polda Banten.
Baca SelengkapnyaBuruh menilai peraturan pengupahan tersebut kini tidak sejalan dengan putusan MK nomor 168/PUU-XXI/2023 atas uji materi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta pada 2025 akan mengalami kenaikan.
Baca SelengkapnyaKepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Jakarta, Hari Nugroho belum bisa memastikan berapa besaran kenaikan UMP 2025.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjamin PP Pengupahan sudah tak lagi berlaku setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mengaku sudah paham bagaimana mengatasi tuntutan kenaikan upah terhadap buruh.
Baca SelengkapnyaShinta menyebut, Apindo akan mengikuti kenaikan UMP mengacu pada regulasi yang berlaku. Yakni, Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.
Baca Selengkapnya