Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Dewi Arum (kiri) dan Rully Akbar (kanan) memaparkan hasil survei bertema "Tiga Isu Menanti Kabinet Jokowi" di Jakarta, Rabu (30/10). Hasil survei LSI menyatakan ada tiga isu yang akan menjadi ujian pertama kabinet Jokowi yaitu, dilema kenaikan harga BBM, mengembalikan pilkada langsung, dan kemampuan kabinet Jokowi-JK memenuhi janji kampanye seratus hari kerja Jokowi sebagai presiden.
Survei LSI, rakyat salahkan Jokowi jika harga BBM naik
BBM Naik
Layar komputer menampilkan hasil survei LSI bertema "Tiga Isu Menanti Kabinet Jokowi" di Jakarta, Rabu (30/10).
Seorang fotografer mengabadikan layar hasil survei LSI bertema "Tiga Isu Menanti Kabinet Jokowi" di Jakarta, Rabu (30/10).
Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Dewi Arum (kiri) dan Rully Akbar (kanan) memaparkan hasil survei bertema "Tiga Isu Menanti Kabinet Jokowi" di Jakarta, Rabu (30/10).
Seorang fotografer mengabadikan layar hasil survei LSI bertema "Tiga Isu Menanti Kabinet Jokowi" di Jakarta, Rabu (30/10).
Layar komputer menampilkan hasil survei LSI bertema "Tiga Isu Menanti Kabinet Jokowi" di Jakarta, Rabu (30/10).
Halim menuturkan, fuel card merupakan alat kendali pendistribusian BBM subsidi yang nantinya terintegrasi dengan sistem yang telah ada.
Baca SelengkapnyaDalam aturan tersebut, kuota bahan bakar minyak tertentu jenis minyak solar (gas oil) untuk sarana transportasi darat.
Baca SelengkapnyaDia berjanji, pihaknya akan terus memberikan pelayanan terbaik untuk terus berkontribusi dalam pengembangan industri nasional.
Baca SelengkapnyaPengetatan pembelian BBM subsidi supaya lebih tepat sasaran yang direncanakan mulai diterapkan pada 1 Oktober 2024, tetapi belum siap.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan membatasi pembelian BBM subsidi Pertalite mulai 1 Oktober 2024. Simak cara pendaftarannya secara online dan langsung di SPBU.
Baca SelengkapnyaViral pengendara mobil keluhkan tak bisa isi BBM subsidi di SPBU karena akun MyPertamina miliknya digunakan orang lain.
Baca SelengkapnyaPaket kebijakan itu belum terlaksana lantaran proses penyusunannya memerlukan kajian panjang.
Baca SelengkapnyaPemerintah di dalam nota keuangan di tahun-tahun sebelumnya juga telah mewacanakan agar penyaluran BBM bersubsidi langsung ke konsumen.
Baca SelengkapnyaKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, penyaluran BBM subsidi maupun khusus penugasan (JBKP).
Baca SelengkapnyaPendalaman mekanisme pembatasan tersebut dilakukan supaya pada saat proses penyaluran BBM bersubsidi benar-benar terdistribusi kepada masyarakat yang berhak.
Baca SelengkapnyaBahlil menyebut, saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014
Baca SelengkapnyaKementerian ESDM saat ini masih terus mengevaluasi rencana kebijakan pembatasan BBM subsidi.
Baca Selengkapnya