Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat saat membacakan putusan uji materi UU ITE yang diajukan Setya Novanto di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (7/9). Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang diajukan Setya Novanto.
MK kabulkan gugatan Setnov soal penyadapan 'Papa Minta Saham'
Mahkamah Konstitusi
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat saat membacakan putusan uji materi UU ITE yang diajukan Setya Novanto di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (7/9).
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat saat membacakan putusan uji materi UU ITE yang diajukan Setya Novanto di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (7/9).
Pihak pemohon mendengarkan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat membacakan putusan uji materi UU ITE yang diajukan Setya Novanto di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (7/9).
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat saat membacakan putusan uji materi UU ITE yang diajukan Setya Novanto di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (7/9).
Suasana sidang putusan uji materi UU ITE yang diajukan Setya Novanto di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (7/9).
Menurut dia, putusan itu menjadi angin segar, khususnya dalam pelaksanan pilkada serentak di Indonesia.
Baca SelengkapnyaTidak netral yang dimaksud adalah membuat keputusan maupun tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pilkada.
Baca SelengkapnyaMK mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh mahasiswa dan karyawan swasta bernama Wanda Cahya Irani dan Nicholas Wijaya.
Baca SelengkapnyaMK membagi pertimbangan hukum ke dalam enam klaster dalil permohonan.
Baca SelengkapnyaWakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi, mendengar putusan MK dikabulkan tentunya mendapat dukungan dari kaum buruh.
Baca SelengkapnyaMK kabulkan uji materi UU Cipta Kerja, minta UU Ketenagakerjaan dipisah, atur PKWT 5 tahun, batasan outsourcing diperjelas.
Baca SelengkapnyaGugatan UU Cipta Kerja ini dilayangkan sejumlah serikat pekerja di antaranya Serikat Pekerja Indonesia.
Baca SelengkapnyaMahfud secara terbuka kini berani mengkritik Jokowi tidak lagi hanya sistem.
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud, putusan MK tersebut sudah jelas salah lantaran melanggar etik.
Baca SelengkapnyaMK memutuskan menolak permohonan karena dalil yang diajukan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Syarat Usia Capim KPK yang diajukan Novel Baswedan
Baca SelengkapnyaSejalan dengan itu rontok juga pengaruh seorang Joko Widodo atau Jokowi.
Baca Selengkapnya