Mahkamah Konstitusi
Massa menggelar aksi unjuk rasa bertajuk "Selamatkan Mahkamah Konstitusi (MK)" di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (12/2). Aksi digelar untuk menyikapi kasus dugaan suap dalam pembahasan uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjerat hakim MK, Patrialis Akbar.
Massa menggelar aksi unjuk rasa bertajuk "Selamatkan MK" di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (12/2).
Massa menggelar aksi unjuk rasa bertajuk "Selamatkan MK" di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (12/2).
Massa menggelar aksi unjuk rasa bertajuk "Selamatkan MK" di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (12/2).
Massa menggelar aksi unjuk rasa bertajuk "Selamatkan MK" di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (12/2).
Massa menggelar aksi unjuk rasa bertajuk "Selamatkan MK" di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (12/2).
Massa menggelar aksi unjuk rasa bertajuk "Selamatkan MK" di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (12/2).
Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria mengungkapkan alasan batal menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 ke MK.
Baca Selengkapnya
Tim Hukum Pramono Anung-Rano Karno, Todung Mulya Lubis apresiasi langkah dari tim Ridwan Kamil dan Suswono batal gugat hasil Pilkada Jakarta ke MK.
Baca Selengkapnya
Dilansir dari situs resmi mkri.id, saat ini tercatat sudah ada 277 permohonan gugatan Pilkada 2024 yang dilayangkan ke MK. Dari 277 gugatan
Baca Selengkapnya
Pramono mengatakan bakal menggandeng seluruh pihak termasuk Ridwan Kamil saat resmi dilantik jabat Gubernur Jakarta.
Baca Selengkapnya
Padahal sebelumnya, Tim Hukum RIDO Muslim Jaya Butar memastikan bakal tetap menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Selengkapnya
Sulteng dan Sumut di antaranya telah mengajukan permohonan sengketa ke MK.
Baca Selengkapnya
Pelajari peran vital Mahkamah Konstitusi dalam menjaga dan menafsirkan konstitusi Indonesia. Pahami wewenang, tugas, dan fungsinya dalam sistem pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Dia tidak akan membiarkan hakim diiming-imingi sesuatu untuk mempengaruhi putusan.
Baca Selengkapnya
Pendaftaran sengketa Pilkada 2024 bisa diajukan paling lambat tiga hari kerja setelah KPU menetapkan perolehan suara.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 206 permohonan sengketa Pilkada 2024 tingkat kabupaten hingga provinsi.
Baca Selengkapnya
Suhartoyo menegaskan batas waktu pendaftaran sengketa pilkada adalah tiga hari kerja sejak KPU setempat menetapkan hasil pemilihan
Baca Selengkapnya
Pilkada satu putaran perlu menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi mengingat masih adanya potensi perselisihan.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi