Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman (kanan) berpelukan dengan Ketua tim hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto menjelang sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pemilihan Presiden 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6). Sidang kedua sengketa Pilpres 2019 ini beragendakan mendengarkan jawaban dari pihak termohon.
Keakraban Ketua KPU dan Bambang Widjojanto Warnai Sidang Sengketa Pilpres
Pilpres 2019
Arief Budiman berbincang dengan Bambang Widjojanto menjelang sidang lanjutan PHPU untuk Pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6).
Arief Budiman berbincang dengan Bambang Widjojanto menjelang sidang lanjutan PHPU untuk Pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6).
Ketua tim hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra saat menghadiri sidang lanjutan PHPU untuk Pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6).
Ketua Bawaslu Abhan bersalaman dengan Bambang Widjojanto menjelang sidang lanjutan PHPU untuk Pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6).
Tidak netral yang dimaksud adalah membuat keputusan maupun tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pilkada.
Baca SelengkapnyaMK mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh mahasiswa dan karyawan swasta bernama Wanda Cahya Irani dan Nicholas Wijaya.
Baca SelengkapnyaMK membagi pertimbangan hukum ke dalam enam klaster dalil permohonan.
Baca SelengkapnyaWakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi, mendengar putusan MK dikabulkan tentunya mendapat dukungan dari kaum buruh.
Baca SelengkapnyaMK kabulkan uji materi UU Cipta Kerja, minta UU Ketenagakerjaan dipisah, atur PKWT 5 tahun, batasan outsourcing diperjelas.
Baca SelengkapnyaGugatan UU Cipta Kerja ini dilayangkan sejumlah serikat pekerja di antaranya Serikat Pekerja Indonesia.
Baca SelengkapnyaMahfud secara terbuka kini berani mengkritik Jokowi tidak lagi hanya sistem.
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud, putusan MK tersebut sudah jelas salah lantaran melanggar etik.
Baca SelengkapnyaMK memutuskan menolak permohonan karena dalil yang diajukan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Syarat Usia Capim KPK yang diajukan Novel Baswedan
Baca SelengkapnyaSejalan dengan itu rontok juga pengaruh seorang Joko Widodo atau Jokowi.
Baca SelengkapnyaDPR akan mengevaluasi posisi Mahkamah Konstitusi dalam jangka menengah dan panjang karena dianggap mengerjakan banyak urusan yang bukan menjadi kewengan.
Baca Selengkapnya