Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Massa Aksi Pengawal Sidang Putusan MK Berdatangan

Massa Aksi Pengawal Sidang Putusan MK Berdatangan

Sidang Sengketa Pemilu

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Massa Aksi Pengawal Sidang Putusan MK Berdatangan

Demonstran membawa poster saat mendatangi MK jelang sidang pembacaan putusan Sengketa Pilres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (27/6).

Massa Aksi Pengawal Sidang Putusan MK Berdatangan

Mereka datang untuk menunggu hasil putusan sidang sengketa Pilpres 2019 Prabowo-Sandi.

Massa Aksi Pengawal Sidang Putusan MK Berdatangan

Demonstran berfoto di depan penjagaan polisi yang mengamankan sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang sidang pembacaan putusan Sengketa Pilres 2019.

Massa Aksi Pengawal Sidang Putusan MK Berdatangan

Dua orang demonstran tertidur saat menunggu sidang pembacaan putusan Sengketa Pilres 2019.

Massa Aksi Pengawal Sidang Putusan MK Berdatangan

Seorang demonstran membentangkan poster saat menunggu sidang pembacaan putusan Sengketa Pilres 2019.

Massa Aksi Pengawal Sidang Putusan MK Berdatangan

Seorang demonstran berkacamata hitam memakai masker dan topi saat menunggu sidang pembacaan putusan Sengketa Pilres 2019.

MK Ubah UU Pemilihan Kepala Daerah, Pejabat Daerah dan TNI-Polri Tak Netral Kini Bisa Dipidana
MK Ubah UU Pemilihan Kepala Daerah, Pejabat Daerah dan TNI-Polri Tak Netral Kini Bisa Dipidana

Tidak netral yang dimaksud adalah membuat keputusan maupun tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pilkada.

Baca Selengkapnya
MK Kabulkan Gugatan Ubah Desain Surat Suara Pilkada Calon Tunggal Jadi Model Plebisit, Berlaku Mulai 2029
MK Kabulkan Gugatan Ubah Desain Surat Suara Pilkada Calon Tunggal Jadi Model Plebisit, Berlaku Mulai 2029

MK mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh mahasiswa dan karyawan swasta bernama Wanda Cahya Irani dan Nicholas Wijaya.

Baca Selengkapnya
Daftar 21 Pasal yang Berubah dari Gugatan UU Cipta Kerja
Daftar 21 Pasal yang Berubah dari Gugatan UU Cipta Kerja

MK membagi pertimbangan hukum ke dalam enam klaster dalil permohonan.

Baca Selengkapnya
12 Poin Penting Putusan MK yang Ubah UU Cipta Kerja, Kabar Baik untuk Buruh
12 Poin Penting Putusan MK yang Ubah UU Cipta Kerja, Kabar Baik untuk Buruh

Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi, mendengar putusan MK dikabulkan tentunya mendapat dukungan dari kaum buruh.

Baca Selengkapnya
Poin Krusial dalam Gugatan UU Cipta Kerja, Menuju UU Tenaga Kerja yang Diperbarui
Poin Krusial dalam Gugatan UU Cipta Kerja, Menuju UU Tenaga Kerja yang Diperbarui

MK kabulkan uji materi UU Cipta Kerja, minta UU Ketenagakerjaan dipisah, atur PKWT 5 tahun, batasan outsourcing diperjelas.

Baca Selengkapnya
Tok! MK Kabulkan Sebagian Gugatan UU Cipta Kerja
Tok! MK Kabulkan Sebagian Gugatan UU Cipta Kerja

Gugatan UU Cipta Kerja ini dilayangkan sejumlah serikat pekerja di antaranya Serikat Pekerja Indonesia.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Puncak Kemarahan Mahfud Terbuka Lawan Jokowi, Ngeri Negara Bubar Tak Takut Dimaki!
VIDEO: Puncak Kemarahan Mahfud Terbuka Lawan Jokowi, Ngeri Negara Bubar Tak Takut Dimaki!

Mahfud secara terbuka kini berani mengkritik Jokowi tidak lagi hanya sistem.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mahfud Marah Tak Percaya Lagi dengan Jokowi
VIDEO: Mahfud Marah Tak Percaya Lagi dengan Jokowi "Ini Sudah Keterlaluan!"

Menurut Mahfud, putusan MK tersebut sudah jelas salah lantaran melanggar etik.

Baca Selengkapnya
Tolak Gugatan Novel Baswedan Cs, MK Ingatkan Pembentuk Undang-Undang Tak Sering Utak Atik Syarat Usia Pejabat
Tolak Gugatan Novel Baswedan Cs, MK Ingatkan Pembentuk Undang-Undang Tak Sering Utak Atik Syarat Usia Pejabat

MK memutuskan menolak permohonan karena dalil yang diajukan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Baca Selengkapnya
MK Tolak Gugatan Novel Baswedan dkk soal Syarat Usia Capim KPK
MK Tolak Gugatan Novel Baswedan dkk soal Syarat Usia Capim KPK

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Syarat Usia Capim KPK yang diajukan Novel Baswedan

Baca Selengkapnya
VIDEO: Lugas Mahfud
VIDEO: Lugas Mahfud "Tak Ada Lagi Cengkraman Pak Jokowi, Sudah Tak Berdaya Ngatur-ngatur!"

Sejalan dengan itu rontok juga pengaruh seorang Joko Widodo atau Jokowi.

Baca Selengkapnya
DPR akan Evaluasi MK Buntut Putusan Syarat Ambang Batas Pilkada 2024
DPR akan Evaluasi MK Buntut Putusan Syarat Ambang Batas Pilkada 2024

DPR akan mengevaluasi posisi Mahkamah Konstitusi dalam jangka menengah dan panjang karena dianggap mengerjakan banyak urusan yang bukan menjadi kewengan.

Baca Selengkapnya