Puluhan pendukung Partai Persatuan pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz berunjuk rasa di depan Gedung Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jakarta, Senin (28/12). Massa yang mengatasnamakan dirinya sebagai Komunitas Muslim Pembela Kabah (Kompak) ini menuntut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) PPP kepengurusan Djan Faridz dalam menindaklanjuti hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Puluhan pendukung PPP kubu Djan Faridz geruduk Gedung Kemenkumham
Kisruh PPP
Beberapa pendukung PPP kubu Djan Faridz ini tampak mengenakan baju lorong bak tentara.
Massa pendukung PPP kubu Djan Faridz membawa poster dan spanduk saat berunjuk rasa di depan Gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin (28/12).
Sebuah poster yang dibawa massa pendukung PPP kubu Djan Faridz berisi tulisan yang menuding Menteri Yasonna Laoly telah melecehkan hukum.
Massa pendukung PPP kubu Djan Faridz membawa poster saat berunjuk rasa di depan Gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin (28/12).
Massa pendukung PPP kubu Djan Faridz membawa poster saat berunjuk rasa di depan Gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin (28/12).
Mereka menolak rencana pembangunan pemukiman di atas tanah negara eks Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) di Cimulang, Bogor.
Baca SelengkapnyaSeleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kemenkumham di Bandung menampilkan kreativitas peserta CPNS.
Baca SelengkapnyaAksi unjuk rasa yang berujung bentrok ini dipicu keputusan pemerintah Georgia untuk menangguhkan negosiasi terkait bergabungnya negara itu dengan Uni Eropa.
Baca SelengkapnyaKegagalan RUU Pelarangan Perdagangan Anjing dan Kucing masuk dalam Prolegnas menjadi sorotan aktivis hewan dalam Koalisi Dog Meat Free Indonesia.
Baca SelengkapnyaLalu lintas truk angkutan material proyek pembangunan di wilayah Pantura, Kabupaten Tangerang memicu kemarahan warga.
Baca SelengkapnyaNamun dalam perjalanan dicegah sejumlah aparat kepolisian, dan aksi pun dilakukan berjarak sekira 200 meter dari Markas Polda Banten.
Baca SelengkapnyaYayasan Griya Warada Banten yang memiliki arti Rumah Kasih Sayang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU 0016138, AH.01.04, TAHUN 2024
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan semua kantor Kementerian Koordinator dan Kementerian teknis nantinya akan berada di satu kompleks.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan semua proses penanganan perkara termasuk penyelidikan terkait skandal demurrage Rp 294,5 M naik penyidikan
Baca SelengkapnyaAksi ini bakal digelar di lebih dari 300 kabupaten/kota di 38 provinsi, dengan perkiraan partisipasi lebih dari 100.000 orang buruh.
Baca SelengkapnyaKementerian yang dipimpin oleh Supratman Andi Agtas ini unggul dalam sejumlah kategori.
Baca SelengkapnyaKoordinator Aksi Hakim PN Makassar, Sibali mengatakan, aksi yang dilakukan oleh seluruh hakim sebagai bentuk solidaritas.
Baca Selengkapnya