Follow
Presiden SBY saat menyaksikan langsung pengambilan sumpah tiga Hakim Konstitusi di Istana Negara, Selasa (13/8). Ketiga Hakim Konstitusi tersebut adalah Akil Mochtar, Maria Farida, dan Patrialis Akbar.
Pengucapan sumpah Patrialis sebagai hakim MK di hadapan SBY
Presiden SBY
merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Suasana saat tiga Hakim Konstitusi mengambil sumpah jabatan di Istana Negara, Selasa (13/8). Pengangkatan Akil Mochtar selaku hakim konstitusi tertuang di dalam Kepres No. 42/P tahun 2013, sementara Maria Farida dan Patrialis Akbar tertuang pada Kepres No. 87/P tahun 2013.
Presiden SBY menyaksikan langsung penandatanganan yang dilakukan Akil Mochtar usai pengambilan sumpah jabatan hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Negara, Selasa (13/8).
Maria Farida (kiri) melakukan penandatangan usai pengambilan sumpah jabatan hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Negara, Selasa (13/8).
Presiden SBY (kanan) menyaksikan langsung penandatanganan yang dilakukan Patrialis Akbar usai pengambilan sumpah jabatan hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Negara, Selasa (13/8).
Presiden SBY (dua kiri) didampingi Ibu Ani memberikan ucapan selamat kepada Akil Mochtar usai pengambilan sumpah jabatan hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Negara, Selasa (13/8).
Sambutan hangat Presiden SBY kepada Akil Mochtar usai pengambilan sumpah jabatan hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Negara, Selasa (13/8).
Presiden SBY (kiri) memberikan ucapan selamat kepada Patrialis Akbar (dua kanan) usai pengambilan sumpah jabatan hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Negara, Selasa (13/8).
Presiden SBY (kiri) memberikan ucapan selamat kepada Maria Farida (dua kanan) usai pengambilan sumpah jabatan hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Negara, Selasa (13/8).
Rekomendasi
Mahkamah Konstitusi
MK Ubah UU Pemilihan Kepala Daerah, Pejabat Daerah dan TNI-Polri Tak Netral Kini Bisa Dipidana
Tidak netral yang dimaksud adalah membuat keputusan maupun tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pilkada.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi
MK Kabulkan Gugatan Ubah Desain Surat Suara Pilkada Calon Tunggal Jadi Model Plebisit, Berlaku Mulai 2029
MK mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh mahasiswa dan karyawan swasta bernama Wanda Cahya Irani dan Nicholas Wijaya.
Baca Selengkapnya
Berita Paham
Daftar 21 Pasal yang Berubah dari Gugatan UU Cipta Kerja
MK membagi pertimbangan hukum ke dalam enam klaster dalil permohonan.
Baca Selengkapnya
uu cipta kerja
12 Poin Penting Putusan MK yang Ubah UU Cipta Kerja, Kabar Baik untuk Buruh
Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi, mendengar putusan MK dikabulkan tentunya mendapat dukungan dari kaum buruh.
Baca Selengkapnya
uu cipta kerja
Poin Krusial dalam Gugatan UU Cipta Kerja, Menuju UU Tenaga Kerja yang Diperbarui
MK kabulkan uji materi UU Cipta Kerja, minta UU Ketenagakerjaan dipisah, atur PKWT 5 tahun, batasan outsourcing diperjelas.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi
Tok! MK Kabulkan Sebagian Gugatan UU Cipta Kerja
Gugatan UU Cipta Kerja ini dilayangkan sejumlah serikat pekerja di antaranya Serikat Pekerja Indonesia.
Baca Selengkapnya
Mahfud MD
VIDEO: Puncak Kemarahan Mahfud Terbuka Lawan Jokowi, Ngeri Negara Bubar Tak Takut Dimaki!
Mahfud secara terbuka kini berani mengkritik Jokowi tidak lagi hanya sistem.
Baca Selengkapnya
Mahfud MD
VIDEO: Mahfud Marah Tak Percaya Lagi dengan Jokowi "Ini Sudah Keterlaluan!"
Menurut Mahfud, putusan MK tersebut sudah jelas salah lantaran melanggar etik.
Baca Selengkapnya
Novel Baswedan
Tolak Gugatan Novel Baswedan Cs, MK Ingatkan Pembentuk Undang-Undang Tak Sering Utak Atik Syarat Usia Pejabat
MK memutuskan menolak permohonan karena dalil yang diajukan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi
MK Tolak Gugatan Novel Baswedan dkk soal Syarat Usia Capim KPK
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Syarat Usia Capim KPK yang diajukan Novel Baswedan
Baca Selengkapnya
Mahfud MD
VIDEO: Lugas Mahfud "Tak Ada Lagi Cengkraman Pak Jokowi, Sudah Tak Berdaya Ngatur-ngatur!"
Sejalan dengan itu rontok juga pengaruh seorang Joko Widodo atau Jokowi.
Baca Selengkapnya
DPR
DPR akan Evaluasi MK Buntut Putusan Syarat Ambang Batas Pilkada 2024
DPR akan mengevaluasi posisi Mahkamah Konstitusi dalam jangka menengah dan panjang karena dianggap mengerjakan banyak urusan yang bukan menjadi kewengan.
Baca Selengkapnya