Suasana penutupan jalan menuju kawasan Mahkamah Konstitusi (MK) jelang sidang pembacaan putusan hasil sengketa Pilpres 2019, Jakarta, Kamis (27/6).
Suasana Pengamanan Sidang Putusan MK
Mahkamah Konstitusi
Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penutupan Jalan Medan Merdeka Barat. Akibat penutupan itu, kendaraan yang melintas dari arah Thamrin dibelokan ke Jalan Budi Kemuliaan, maupun ke arah Jalan Medan Merdeka Selatan.
Arus lalu lintas dari Jalan Fachrudin menuju Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muis dan arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis menuju Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fachrudin.
Penutupan jalan dikarenakan ada aksi Persaudaraan Alumni 212 (PA) dan Front Pembela Islam (FPI) yang menggelar Tahlil Akbar 266 di sekitar Gedung MK.
Sejumlah aparat kepolisan berjaga di kawasan Mahkamah Konstitusi (MK) jelang sidang pembacaan putusan hasil sengketa Pilpres 2019, Jakarta, Kamis (27/6)
Tampak kendaraan barakuda dan water canon bersiaga di kawasan Mahkamah Konstitusi (MK) jelang sidang pembacaan putusan hasil sengketa Pilpres 2019, Jakarta, Kamis (27/6)
Tidak netral yang dimaksud adalah membuat keputusan maupun tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pilkada.
Baca SelengkapnyaMK mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh mahasiswa dan karyawan swasta bernama Wanda Cahya Irani dan Nicholas Wijaya.
Baca SelengkapnyaMK membagi pertimbangan hukum ke dalam enam klaster dalil permohonan.
Baca SelengkapnyaWakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi, mendengar putusan MK dikabulkan tentunya mendapat dukungan dari kaum buruh.
Baca SelengkapnyaMK kabulkan uji materi UU Cipta Kerja, minta UU Ketenagakerjaan dipisah, atur PKWT 5 tahun, batasan outsourcing diperjelas.
Baca SelengkapnyaGugatan UU Cipta Kerja ini dilayangkan sejumlah serikat pekerja di antaranya Serikat Pekerja Indonesia.
Baca SelengkapnyaMahfud secara terbuka kini berani mengkritik Jokowi tidak lagi hanya sistem.
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud, putusan MK tersebut sudah jelas salah lantaran melanggar etik.
Baca SelengkapnyaMK memutuskan menolak permohonan karena dalil yang diajukan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Syarat Usia Capim KPK yang diajukan Novel Baswedan
Baca SelengkapnyaSejalan dengan itu rontok juga pengaruh seorang Joko Widodo atau Jokowi.
Baca SelengkapnyaDPR akan mengevaluasi posisi Mahkamah Konstitusi dalam jangka menengah dan panjang karena dianggap mengerjakan banyak urusan yang bukan menjadi kewengan.
Baca Selengkapnya