Suasana penutupan jalan menuju kawasan Mahkamah Konstitusi (MK) jelang sidang pembacaan putusan hasil sengketa Pilpres 2019, Jakarta, Kamis (27/6).
Suasana Pengamanan Sidang Putusan MK
Mahkamah Konstitusi
Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penutupan Jalan Medan Merdeka Barat. Akibat penutupan itu, kendaraan yang melintas dari arah Thamrin dibelokan ke Jalan Budi Kemuliaan, maupun ke arah Jalan Medan Merdeka Selatan.
Arus lalu lintas dari Jalan Fachrudin menuju Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muis dan arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis menuju Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fachrudin.
Penutupan jalan dikarenakan ada aksi Persaudaraan Alumni 212 (PA) dan Front Pembela Islam (FPI) yang menggelar Tahlil Akbar 266 di sekitar Gedung MK.
Sejumlah aparat kepolisan berjaga di kawasan Mahkamah Konstitusi (MK) jelang sidang pembacaan putusan hasil sengketa Pilpres 2019, Jakarta, Kamis (27/6)
Tampak kendaraan barakuda dan water canon bersiaga di kawasan Mahkamah Konstitusi (MK) jelang sidang pembacaan putusan hasil sengketa Pilpres 2019, Jakarta, Kamis (27/6)
Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria mengungkapkan alasan batal menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 ke MK.
Baca SelengkapnyaTim Hukum Pramono Anung-Rano Karno, Todung Mulya Lubis apresiasi langkah dari tim Ridwan Kamil dan Suswono batal gugat hasil Pilkada Jakarta ke MK.
Baca SelengkapnyaDilansir dari situs resmi mkri.id, saat ini tercatat sudah ada 277 permohonan gugatan Pilkada 2024 yang dilayangkan ke MK. Dari 277 gugatan
Baca SelengkapnyaPramono mengatakan bakal menggandeng seluruh pihak termasuk Ridwan Kamil saat resmi dilantik jabat Gubernur Jakarta.
Baca SelengkapnyaPadahal sebelumnya, Tim Hukum RIDO Muslim Jaya Butar memastikan bakal tetap menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaSulteng dan Sumut di antaranya telah mengajukan permohonan sengketa ke MK.
Baca SelengkapnyaPelajari peran vital Mahkamah Konstitusi dalam menjaga dan menafsirkan konstitusi Indonesia. Pahami wewenang, tugas, dan fungsinya dalam sistem pemerintahan.
Baca SelengkapnyaDia tidak akan membiarkan hakim diiming-imingi sesuatu untuk mempengaruhi putusan.
Baca SelengkapnyaPendaftaran sengketa Pilkada 2024 bisa diajukan paling lambat tiga hari kerja setelah KPU menetapkan perolehan suara.
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 206 permohonan sengketa Pilkada 2024 tingkat kabupaten hingga provinsi.
Baca SelengkapnyaSuhartoyo menegaskan batas waktu pendaftaran sengketa pilkada adalah tiga hari kerja sejak KPU setempat menetapkan hasil pemilihan
Baca SelengkapnyaPilkada satu putaran perlu menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi mengingat masih adanya potensi perselisihan.
Baca Selengkapnya