Wamenaker Bakal ke Sritex Pekan Depan: Jangan Sampai Kawan Buruh Resah dan Galau
Noel menuturkan, negara harus memastikan agar ketika Mahkamah Agung sudah memberikan keputusan.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau yang akrab di sapa Noel akan mendatangi PT Sri Rezeki Isman Tbk (Sritex) yang tengah mengalami kondisi kesulitan dan diambang kebangkrutan, pada pekan depan.
"Kita akan datang ke Sritex minggu depan kita lihat. Jangan sampai nanti kawan-kawan buruh atau pekerja itu galau ya. Resah ya," kata Noel kepada media, Jakarta, Senin (23/12).
Noel menuturkan, negara harus memastikan agar ketika Mahkamah Agung sudah memberikan keputusan, tidak terjadi ketakutan yang besar atau pemisahan yang luar biasa. Menurutnya tugas negara adalah menjamin agar para buruh atau pekerja tetap terlindungi dan tidak terkena PHK.
"Kami harus menjamin bahwa jangan sampai pas keputusan MA ada pemisahan yang luar biasa. Ketakutan yang luar biasa. Tugas kita negara kan harus memastikan. Agar tetap kawan-kawan buruh atau pekerja tidak terkena PHK," terang dia.
Noel menjelaskan, pihaknya tidak ada diskusi secara langsung dengan MA, karena hal ini merupakan ranah eksekutif dan melibatkan koordinasi dengan kementerian lain serta lembaga tersebut.
Namun, pihaknya berharap, jika diperlukan, koordinasi akan dilakukan sesuai kebutuhan. Namun, prinsip utama tetap berfokus pada Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan agar tidak terjadi PHK.
"Kalau itu menjadi kebutuhan kita akan koordinasi. Seperti apa teknisnya. Tapi setiap prinsip kita tetap fokus pada Kementerian ketenagakerjaan. Dan semuanya menjaga agar tidak ada PHK," papar dia.
Dukung Perusahaan Tetap Berjalan
Ia bilang pemerintah mendukung agar perusahaan tetap berjalan (going concern). Terkait restrukturisasi atau perubahan manajemen, hal tersebut merupakan tanggung jawab pihak manajemen, bukan Kemenaker.
Menurutnya fokus utamanya adalah memastikan agar tidak ada PHK. Urusan seperti rekonstruksi atau penggantian kreditur bukan merupakan kewenangan.
"Domain kita, Menteri Tenaga Kerja adalah menjaga supaya tidak ada PHK. Soal itu bukan saya. Domain kita tetap ada satu. Jangan ada PHK. Kemudian mau restrukturisasi. Ganti kreditur atau apapun dengan bukan domain Kementerian Tenaga Kerja," ungkapnya.
