Follow
Komisioner KPU, Hasyim Asyari saat mengantar amplop ke hadapan Majelis Hakim dan mendeskripsikan perbedaannya dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6).
KPU Tunjukan Amplop ke Tim Kuasa Hukum 02
Sidang Sengketa Pemilu
merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Dalam keterangannya, Hasyim mengatakan, ada kode-kode tertentu di tiap amplop yang menunjukkan fungsinya. Kode tertentu menunjukkan bahwa amplop tersebut untuk menyimpan salinan form C1.
Mengenai keterangan jumlah lembar yang kosong ini mengartikan bahwa amplop tersebut tidak pernah digunakan untuk apa-apa. Selain itu juga tidak ada bekas lem pada amplop itu.
Komisioner KPU, Hasyim Asyari saat menunjukkan amplop tersebut ke hadapan Majelis Hakim.
Saat mengantar amplop, Komisioner KPU, Hasyim Asyari mendeskripsikan perbedaannya ke hadapan Majelis Hakim dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019.
Komisioner KPU, Hasyim Asyari saat mengantar amplop ke hadapan Majelis Hakim dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi.
Rekomendasi
gubernur bengkulu ditangkap kpk
Terjerat Kasus Korupsi, Cagub Bengkulu Rohidin Masih Bisa Dicoblos di Kertas Suara
Rohidin Mersyah tengah berkontestasi di Pilkada 2024. Dia berpasangan dengan Meriani.
Baca Selengkapnya
KPU
Prabowo Teken Kepres 33 tahun 2024, Pilkada 27 November Jadi Hari Libur Nasional
Pilkada serentak 27 November nanti akan ada sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
Baca Selengkapnya
KPU
Bagaimana Status Pencalonan Cagub Bengkulu Rohidin Mersyah yang Terjaring OTT KPK, Ini Jawaban KPU
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu menjelaskan status pencalonan dari calon Gubernur Bengkulu yang terjaring OTT KPK.
Baca Selengkapnya
Berita Update
Komisi II DPR Tolak KPU-Bawaslu Jadi Lembaga Ad Hoc, Hal Ini yang Disoroti
Lebih baik dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja KPU dan Bawaslu.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi
Mahasiswa Minta Pemerintah Tindak Tegas Aparat Tak Netral Pilkada Sesuai Putusan MK
Menurut dia, putusan itu menjadi angin segar, khususnya dalam pelaksanan pilkada serentak di Indonesia.
Baca Selengkapnya
KPU
Bawaslu Daerah Sambut Baik Putusan MK Aparat Negara Tak Netral Langsung Pidana: Berikan Efek Jera
Selama ini Sentra Gakkumdu merasa kesulitan dalam memproses pelanggaran Pemilu,
Baca Selengkapnya
Sirekap
Pastikan Sirekap Aman, KPU Jakarta: Ada 20 Perlindungan Aritmatika
Dari 14.835 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jakarta semua kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) sudah dilatih dan diberikan bimbingan teknis.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi
MK Ubah UU Pemilihan Kepala Daerah, Pejabat Daerah dan TNI-Polri Tak Netral Kini Bisa Dipidana
Tidak netral yang dimaksud adalah membuat keputusan maupun tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pilkada.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi
MK Kabulkan Gugatan Ubah Desain Surat Suara Pilkada Calon Tunggal Jadi Model Plebisit, Berlaku Mulai 2029
MK mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh mahasiswa dan karyawan swasta bernama Wanda Cahya Irani dan Nicholas Wijaya.
Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian
VIDEO: Tito Blak-blakan Banyak KPUD & Bawaslu Daerah Tak Netral: TNI - Polri Ketumpahan Cuci Piringnya
Menteri Tito mendapat data sekitar 50 sampai 60 persen KPU dan Bawaslu Daerah tak netral.
Baca Selengkapnya
Prabowo Subianto
Pro Kontra Prabowo Subianto 'Endorse' Paslon Pilkada Serentak 2024
Dalam video yang diunggah oleh Ahmad Luthfi pada akun instagram miliknya @ahmadluthfi_official pada Sabtu (9/11), Prabowo menyampaikan dukungan kepada Luthfi
Baca Selengkapnya
KPU
KPU Pastikan Patuh Konstitusi soal Wacana Omnibus Law UU Politik
Saat ini, KPU tinggal meunggu hasil dari rencana revisi Undang-Undang politik melalui Omnibus Law.
Baca Selengkapnya