Dari ki-ka: Kader PAN Didi Supriyanto, Kuasa Hukum Pilkada Pangkal Pinang Saleh, Wali Kota Bogor terpilih Bima Arya dan Pengamat Politik Ray Rangkuti saat menjadi pembicara dalam diskusi politik pemilu 2014 dengan tema 'Pilkada Dalam Pusaran, Kalkulator Mahkamah Konstitusi' di Jakarta, Minggu (13/10).
Diskusi 'Pilkada Dalam Pusaran, Kalkulator Mahkamah Konstitusi'
PAN
Pengamat Politik Ray Rangkuti (kiri) memberikan pendapat saat menjadi pembicara dalam diskusi politik pemilu 2014 dengan tema 'Pilkada Dalam Pusaran, Kalkulator Mahkamah Konstitusi' di Jakarta, Minggu (13/10).
Wali Kota Bogor terpilih Bima Arya (tengah) tampak mendengarkan pendapat yang dikemukakan oleh Pengamat Politik Ray Rangkuti saat menjadi pembicara dalam diskusi politik pemilu 2014 di Jakarta, Minggu (13/10).
Suasana saat diskusi politik pemilu 2014 dengan tema 'Pilkada Dalam Pusaran, Kalkulator Mahkamah Konstitusi' di Jakarta, Minggu (13/10).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berpendapat bahwa Pilkada yang dipilih oleh DPRD akan menghasilkan kecurangan.
Baca SelengkapnyaMantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berpendapat Pilkada dipilih DPRD akan menghasilkan kecurangan.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya mengatakan wacana pilkada oleh DPRD bukan untuk membajak hak politik rakyat.
Baca SelengkapnyaMahfud menambahkan, hal tersebut akan menimbulkan banyak cukong, yang nantinya akan menghambat kinerja para kepala daerah
Baca SelengkapnyaWamendagri memastikan, pemerintah tidak akan terburu-buru menentukan kebijakan terkait hal tersebut.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Karnavian sependapat dengan usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya mengatakan partainya yang pertama kali mengusulkan pemilihan Gubernur melalui DPRD.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo mengatakan gelaran Pilkada memakan anggaran hingga puluhan triliun rupiah
Baca SelengkapnyaGolkar sedang menyusun konsep sistem politik seperti apa yang baik untuk negara saat ini.
Baca SelengkapnyaUsulan tersebut bakal menjadi bahan dalam merancang paket undang-undang terkait politik melalui instrumen omnibus law.
Baca SelengkapnyaTingginya biaya politik menjadi dalih pejabat partai politik hingga eksekutif, untuk melanggengkan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum Supratman Andi Agtas menyambut positif wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD.
Baca Selengkapnya