Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pidato laporan tanggapan pemerintah saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V Tahun 2022-2023 di Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023). Rapat paripurna ini membahas Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok- Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024.

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna ke-24, Selasa (23/52023) lalu, seluruh Fraksi di DPR mendukung KEM dan PPKF untuk dibahas lebih lanjut.

Sri Mulyani mengatakan setelah mendengarkan pandangan Fraksi DPR RI, pemerintah menyadari bahwa penguatan efektivitas pengelolaan kebijakan fiskal perlu terus dijaga mengingat peran krusial APBN sebagai instrumen peredam gejolak ketidakpastian.

"Kondisi kesehatan dan kesinambungan fiskal juga perlu terus diperkuat guna menghasilkan kebijakan mampu menjadi jangkar stabilitas ekonomi makro," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara pada Selasa (30/5/2023).

Terkait dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2024, pemerintah memandang bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut sebesar 5,3-5,7 persen adalah sesuatu yang realistis. Kinerja ekspor, diharapkan dapat menguat kembali di tengah prospek ekonomi dunia yang lebih baik.

Dari sisi domestik, aktivitas konsumsi diperkirakan akan menguat di tahun 2024 sejalan dengan terjaganya daya beli masyarakat, inflasi yang terkendali dan meningkatnya penciptaan lapangan kerja, serta penyelenggaraan Pemilu yang ikut mendorong aktivitas perekonomian.

Sementara itu, mengenai indikator dan sasaran pembangunan, terutama terkait target kemiskinan dan pengangguran di tahun 2024, upaya percepatan penurunan tingkat pengangguran akan dilakukan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi dan inklusif.