Ahok dijadwalkan jadi saksi sidang Sanusi di Pengadilan Tipikor
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok mengatakan dirinya pada Senin (5/9), berencana mendatangi Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Dia mengaku hadir untuk menjadi saksi dalam kasus korupsi Anggota DPRD DKI Jakarta Sanusi.
"Hari Senin pagi ke Tipikor untuk saksi buat jaksa KPK mendakwa Sanusi jam 9 pagi sampai jam 12 siang selesai. Jam 2 kita ke Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Ahok sapaan akrab Basuki T Purnama di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/8).
Perihal persiapan menghadiri sidang di MK soal gugatan aturan UU Pilkada, Ahok mengaku hanya membaca berita di media massa.
-
Kapan sidang MK dijadwalkan? Sejumlah skema pengamanan telah disiapkan aparat kepolisian menjelang pembacaan putusan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/4) hari ini.
-
Kapan sidang MK tentang sengketa Pilpres? Sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dalam sengketa Pilpres 2024, akan memasuki hari ketujuh, Jumat (5/4).
-
Apa yang akan dilakukan di sidang perdana? Lebih lanjut, Fajar menyebut pada sidang perdana merupakan pemeriksaan pendahuluan, agendanya akan menyiapkan permohonan pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan.
-
Kapan sidang perdana sengketa Pilpres digelar? Diketahui, MK bakal menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 mulai besok, Rabu (27/3).
-
Siapa yang akan dikunjungi oleh Pengadilan? Kunjungan ini tentunya bertujuan untuk memastikan apakah mereka masih tinggal bersama atau tidak.
-
Dimana sidang MK tentang sengketa Pilpres? Sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dalam sengketa Pilpres 2024, akan memasuki hari ketujuh, Jumat (5/4).
"Ya kayak kemarin saja baca berita," katanya singkat.
Ahok menggugat undang-undang tersebut lantaran berniat kembali mencalonkan diri pada Pilkada 2017. Dia merasa dirugikan atas ketentuan pada pasal 70 ayat 3 UU Pilkada yang ditafsirkan bahwa selama masa kampanye pemohon wajib menjalankan cuti.
Menurut Ahok, undang-undang ini telah merampas haknya sebagai gubernur karena selaku pejabat publik, dia merasa memiliki tanggung jawab kepada masyarakat provinsi DKI Jakarta untuk memastikan program unggulan DKI Jakarta terlaksana termasuk proses penganggaran.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didampingi para pengacara, Senin, 10 Juni 2024.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak memandang pemanggilan oleh Polda Metro Jaya dan KPK sebagai tekanan ganda dari pihak tertentu.
Baca SelengkapnyaNamun, Hasto memastikan akan hadir memenuhi panggilan dari lembaga antirasuah tersebut.
Baca SelengkapnyaAda 11 saksi dan 7 ahli yang dibawa oleh Timnas Amin. Sebelum sidang dimulai mereka disumpah oleh majelis hakim konstitusi.
Baca SelengkapnyaTim Hukum Nasional Anies-Imin (AMIN) kali ini menghadirkan sejumlag saksi dan ahli.
Baca SelengkapnyaHevearita diperiksa atas kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang atau jasa di Pemkot Semarang 2023-2024.
Baca SelengkapnyaHarun Masiku sendiri merupakan kader PDIP yang sudah jadi buronan sejak 9 Januari 2020
Baca Selengkapnya