Anggaran Jumbo Satpol PP DKI: Mobil Mewah Hingga Sepeda Listrik

Merdeka.com - Komisi A DPRD DKI Jakarta menyoroti pemberian dana hibah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI. Alasannya karena Satpol PP memberikan belasan miliar dari anggarannya di tahun 2023 kepada Kodam Jaya dan Pasukan Marinir.

Dalam APBD DKI 2023, Satpol PP mendapatkan anggaran Rp1.047.164.285.492. Dalam perencanaan, mereka akan memberikan hibah Rp11 miliar ke Kodam Jaya dan Rp12 miliar ke PasMar 1.

Sebagai rincian. Hibah Rp11 miliar dari Satpol PP DKI ke Kodam Jaya untuk pengadaan kendaraan dinas pejabat Kodam Jaya. Rinciannya Land Cruiser, Prado, dua Fortuner, dan enam Innova.

Sementara hibah Rp12 miliar untuk Korps Marinir Pasmar 1 untuk pengadaan peralatan perlengkapan huru hara. Terdiri dari helm, sarung helm, tameng, rompi, tongkat pentungan, full face gas masker masing-masing 400 buah. Kemudian, ada canister sebanyak 800 buah, sarung tangan phh sebanyak 800 pasang, megaphone 20 buah, kendaraan taktis phh 4x4 double cabin 5 buah, kendaraan komandan 4x4 komandan 1 buah, kendaraan komandan 4x4 wakil komandan 1 buah.

"Beberapa yang diajukan oleh Kodam Jaya, yaitu pengadaan kendaraan dinas. Jadi beberapa yang masuk dalam hibah tahun ini. Kedua adalah dari Marinir Pasmar 1. Besarannya Rp12 miliar sekian, kebutuhannya adalah yang berkaitan dengan perlengkapan huru-hara," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/1).

Tak hanya soal anggaran hibah ke Kodam Jaya dan PasMar, rencana pengadaan pembelian sepeda listrik turut menjadi perhatian. Arifin mengatakan, sepeda listrik tersebut digunakan untuk berpatroli saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD). Adapun sepeda listrik tersebut memiliki spesifikasi 250W dan baterai 36V. Dengan anggaran Rp321 juta untuk 20 sepeda listrik.

Dia menyebut, sepeda listrik tersebut dapat mempermudah tugas Satpol PP ketika berpatroli mengawasi CFD.

"Bayangan yang naik sepeda ini tiap waktu dia keliling dari mulai Balai Kota sampai ke Patung Pemuda Senayan. Kemudian juga wanita Srikandi (Satpol PP wanita), kalau sepeda listrik itu kan ada yang bisa memang manual ketika listriknya dimatikan, kalau dia membutuhkan, dia bisa pakai listriknya gitu lho. Untuk membantu kelancaran, untuk tugas mereka," jelas Arifin.

©2014 merdeka.com/imam buhori

Selain sepeda listrik, Satpol PP juga menganggarkan sepeda motor patroli matic senilai Rp11.097.451767 (11 miliar) untuk 324 unit.

Adapun anggaran Satpol PP pada APBD 2023 mencapai Rp1.047.164.285.492 (1 triliun). Anggaran tersebut paling banyak dialokasikan untuk belanja pegawai yang mencapai 68 persen atau Rp717.075.975.806 (717 miliar). Kemudian, sisanya sebanyak 32 persen untuk Belanja Perangkat Daerah senilai Rp330.088.309.686 (330 miliar).

"Sebagian besar jumlah Belanja Satpol PP Provinsi DKI Jakarta terdiri dari kegiatan pembayaran gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) dari total keseluruhan anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," tulis materi paparan rapat Satpol PP dengan Komisi A.

Kecolongan

Sebenarnya, jauh sebelum rapat ini atau sebelum APBD 2023 diketuk palu, Badan Anggaran DPRD DKI juga sudah melakukan pembahasan perihal poin-poin anggaran yang dianggarkan dinas terkait. Tetapi, kata Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Thopaz Nuhgraha Syamsul, mengakui ada kelalaian sehingga anggaran ini bisa lolos.

"Kita enggak sadar ada masuk Rp11 miliar, makanya saya baru tahu hari ini. Apa lagi enggak bermanfaat untuk warga DKI," kata Thopaz kepada wartawan, Selasa (17/1).

©2014 merdeka.com/imam buhori

Dia berdalih lolosnya anggaran hibah belasan miliar itu karena faktor kelelahan. Anggota banggar yang sudah kelelahan dalam membahas anggaran tak menyangka melewatkan poin penting pada anggaran hibah dari Satpol PP.

"Mungkin ini buntut dari pembahasan Badan Anggaran (Banggar) kemarin yang ketika pembahasan Banggar sampai setengah empat pagi," ujarnya.

Padahal seharusnya, kata Thopaz, setiap kebijakan apalagi yang menggunakan APBD sudah sepatutnya bermanfaat untuk kepentingan Jakarta dan warganya. Meski sifat anggaran yang diberikan berupa hibah dan untuk kepentingan operasional, dia tetap merasa kurang tepat.

Masih Wajar

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menjelaskan, hibah dalam rangka koordinasi dan komunikasi Pemprov dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Prinsip dasar hibah yang diberikan adalah untuk Forkopimda dalam rangka menunjang terselenggaranya koordinasi dan komunikasi antara Pemprov dengan Forkopimda. Jadi saling melengkapi," kata Gembong ketika dikonfirmasi, Selasa (17/1).

Saling melengkapi yang dimaksud Gembong adalah. Forkopimda harus saling menjaga Jakarta dari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga warga memperoleh keamanan dan kenyamanan. Untuk menunjang kegiatan tersebut, Pemprov memberikan hibah.

"Ya itu kan untuk menunjang misalkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, bersama Pemprov, kan minta bantuan kepada Kodam Jaya. Kan butuh perlengkapan dalam rangka jaminan keamanan bagi anggotanya," jelas Gembong.

©2014 merdeka.com/imam buhori

Terkait nilai hibah yang mencapai Rp23 miliar, Gembong menyebut angka tersebut masih dalam taraf wajar.

"Saya rasa nilai itu, Rp23 miliar, tidak terlalu fantastis. Saya kira nggak masalah sih kan itu untuk keamanan dan kenyamanan warga Jakarta," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI itu.

Gembong menyebut, proposal untuk mengajukan hibah sudah dikaji oleh Komisi A sebelum rapat Badan Anggaran (Banggar). Dalam kajian tersebut, Komisi A sudah mempertanyakan tujuan dari hibah itu.

"Dalam pembahasan di Komisi A kita tanyakan untuk apa ini, 'Untuk menunjang', kalau untuk menunjang tentunya ya kita sebagai anggota DPRD perlu memberikan sokongan agar koordinasi antara pemerintah daerah terbangun dengan harmonis. Maka kita setuju itu," tutupnya.