Anies sepakat cara Ahok urai kemacetan dengan ERP
Merdeka.com - Kemacetan menjadi pekerjaan rumah bagi Gubernur DKI Jakarta. Kemacetan merupakan permasalahan yang sulit terpecahkan di ibukota negara. Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T Purnama berencana menerapkan sistem electronic road pricing (ERP).
Rencana ini pun didukung cagub nomor urut tiga Anies Baswedan. Dalam hal ini, Anies setuju dengan rencana Pemprov DKI menerapkan sistem jalan berbayar untuk kendaraan roda empat demi mengatasi kemacetan di Jakarta.
"Pada akhirnya kita harus gerak ke sana tapi bertahap. Kita ke ERP pakai pajak tambahan dan lain-lain. Tapi ini harus fair (adil). (Diterapkan) ketika kendaraan umum masal sudah tersedia," kata Anies di Jakarta, Rabu (25/1).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Bagaimana cara mengatasi kemacetan di Jakarta? Diperlukan langkah khusus untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi serta menarik minat masyarakat menggunakan transportasi umum yang memadai.
-
Bagaimana Pemprov DKI atasi macet Jakarta? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Apa yang dilakukan untuk kurangi macet di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
-
Bagaimana rencana mengurangi macet di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
Meski menerapkan ERP, Mantan rektor Universitas Pramadina ini menilai Pemerintah harus mempersiapkan alternatif bagi warga Jakarta agar beralih ke kendaraan umum massal. Sebab bila tak diberikan solusi menghadapi tagihan yang besar saat menggunakan kendaraan pribadi sama saja Pemerintah hanya memperkaya diri.
"Kalau belum tersedia alternatif transportasi masal justru seperti mengumpulkan uang, maka seperti punishment. Itu (ERP) dibuat supaya orang mau pindah karena jauh lebih murah menggunakan kendaraan umum," kata Anies.
"Tapi kalau dikenakan pajak (tinggi), maka seperti ngumpulin uang dari mereka. Tidak mengubah perilaku," sambung Anies.
Anies melanjutkan, ERP akan relevan jika disertai solusi alternatif. Namun masalah lainnya adalah sistem ERP diterapkan hanya di berbagai jalur utama bukan sampai mendekati lingkungan rumah warga.
"Kalau dintegrasikan Pemerintah akan mengatur untuk warga menggunakan kendaraan umum masal," ucap Anies.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembatasan kendaraan pribadi di Jakarta bertujuan untuk mendorong penggunaan transportasi umum, mengatasi kemacetan, dan mengurangi emisi gas buang.
Baca SelengkapnyaAnies memandang perlunya kendaraan ditambah untuk sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Baca SelengkapnyaJalan berbayar atau EFP sejatinya telah dirancang beberapa tahun lalu, namun belum juga diterapkan.
Baca SelengkapnyaZulkifli menjabarkan dampak kerugian yang timbul akibat kemacetan yang ada di Jakarta tembus Rp100 triliun per tahun.
Baca SelengkapnyaAnies mengusulkan sistem transportasi umum yang diterapkan di seluruh Indonesia bisa mencontoh Jakarta.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut ERP bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan mengatakan akan membawa koneksi transportasi umum seperti di Jakarta ke daerah
Baca SelengkapnyaWacana memberlakukan ERP di Jakarta berulang kali muncul tapi belum juga dieksekusi.
Baca SelengkapnyaKata Jokowi Jakarta telah memiliki sejumlah transportasi massal tapi masih aja macet
Baca SelengkapnyaHal ini juga dinilai menjadi salah satu hambatan upaya mengurangi tingkat emisi karbon dari sektor transportasi.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Pramono dan Rano saat bicara di acara debat ketiga Pilkada Jakarta yang digelar di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Minggu (17/11).
Baca SelengkapnyaAhok bahkan mengomentari kebijakan Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan terkait pergantian nama jalan di ibu kota.
Baca Selengkapnya