Bawaslu soroti kembalinya Ahok jadi Gubernur DKI
Merdeka.com - Basuki T Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat kembali menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur setelah melakukan cuti kampanye selama tiga bulan demi Pilgub DKI 2017. Kembalinya Ahok-Djarot, mendapat sorotan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Ketua Bawaslu, Mimah Susanti meminta kepada pemimpin Jakarta tersebut tidak menggunakan jabatannya di pemprov demi kepentingan Pilgub DKI.
"Kami meminta mereka tidak menggunakan kewenangan maupun program Pemprov untuk menguntungkan mereka atau guna merugikan peserta pilkada lainnya. Kami juga akan ikut mengawasi," kata Mimah, di Kodam Jaya, Cawang, Jakarta Timur, Senin (13/2).
-
Apa usulan Bamus Betawi tentang gubernur Jakarta? 'Kita sudah berembuk di dalam internal majelis adat, ada empat usulan itu. Yang pertama tentang susunan pemerintahan. Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden,' kata Oding saat dihubungi merdeka.com, Kamis (7/12).
-
Kenapa Ahok ingin jadi pejabat? Pesan Sang Ayah Pengalaman sering diperas oknum pejabat membuatnya terobsesi ingin menjadi pejabat. Ditambah pesan dari sang ayah sebelum meninggal. Pesan ini juga mendorongnya untuk jadi pejabat yang jujur dan membawa perubahan positif.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
-
Kenapa Bamus Betawi usul gubernur Jakarta ditunjuk presiden? 'Di situ ada kompromi, soal putra daerah menjadi salah satunya. Di mana-mana juga ada privilege politik yang diberikan kepada putra asli daerah, yaitu kaum betawi. Kalau ditunjuk oleh Presiden, salah satunya harus representasi putra daerah. Itu yang melatarbelakangi mengapa kita mengusulkan gubernur dipilih oleh Presiden. Nah walikotanya dipilih langsung oleh Pilkada,'
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
Larangan tersebut, kata Mimah, sudah tertuang dalam Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1/2015 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
"Jadi petahana menjadi sorotan kita," katanya.
Sementara itu, lanjutnya, pihaknya juga bakal mengawasi dua kandidat lain. Yakni paslon urut satu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, dan urut tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Hal itu bertujuan dalam masa tenang.
"Untuk paslon bukan petahana ketika diduga melakukan kegiatan kampanye kami akan melakukan pengawasan melekat, untuk memastikan tidak ada kegiatan apapun yang mengarah kepada kampanye. Tidak boleh ada kampanye selama masa tenang. Kami akan mengawasi agar tidak ada kegiatan apa pun dari mereka yang sebenarnya merupakan kampanye terselubung. Jika ada yang melanggar, akan kami tegur," akhirnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca SelengkapnyaAda asumsi Ahok turut berkontribusi atas pendirian PSI.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil menyinggung mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam menata kota.
Baca Selengkapnya“Sekarang Pak Ahok sudah di luar pemerintahan, dia bilang bu minta tugas, saya bilang sudah ada tugasnya,” jelas Megawati
Baca SelengkapnyaBerdasarkan penelusuran merdeka.com, ketika menjadi Wagub Jakarta mendampingi Jokowi, Ahok tercatat sebagai kader Gerindra.
Baca SelengkapnyaAhok mengatakan penolakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendukung capres Anies Baswedan.
Baca SelengkapnyaAhok mengatakan, Presiden Jokowi dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka tidak bisa bekerja.
Baca SelengkapnyaAhok sudah berkomunikasi dengan politisi PDIP Landen Marbun dan Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon.
Baca SelengkapnyaSedikitnya ada lima kriteria yang harus dimiliki calon gubernur Jakarta
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan siap maju Pilkada
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaAhok bakal fokus memenangkan Ganjar-Mahfud di Jakarta.
Baca Selengkapnya