Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 379/G/TF/2023/PTUN-JKT.
Warga Kampung Bayam menggugat Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo ke PTUN Jakarta pada Senin (14/8). Gugatan itu dilayangkan oleh 123 KK Warga Kampung Bayam karena tak dapat menghuni dan mengelola Kampung Susun Bayam sampai saat ini. Gugatan telah terdaftar di PTUN Jakarta dengan nomor perkara 379/G/TF/2023/PTUN-JKT.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Jakpro Iwan Takwin mengatakan, pihaknya akan bersikap kooperatif dalam menghadapi gugatan tersebut.
Bahkan, Iwan menyebut Jakpro memiliki tim community development yang telah berkomunikasi dengan warga Kampung Bayam agar dapat segera menghuni kampung susun itu. "Kooperatif lah. Kita komunikasi intinya, komunikasi terus. Kan ada tim community development di Jakpro. Itu yang melakukan komunikasi. Kalau enggak nanti kita juga disalahkan," kata Iwan di Jakarta Pusat, Rabu (16/8). "Jadi harus kegiatan apapun yang dilakukan di area publik komunikasi, sosialisasi intinya," kata Direktur Utama PT Jakpro Iwan Takwin.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyediakan Rusun Nagrak di Jakarta Utara untuk dihuni warga Kampung Bayam yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) beberapa waktu lalu.
Namun, warga mengaku enggan untuk mengambil tawaran tersebut. Sebab, mereka sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) untuk tinggal di Kampung Susun Bayam itu. Selain itu, mereka juga mempertanyakan siapa yang akan menghuni Kampung Susun Bayam jika warga pindah ke Rusun Nagrak. Menanggapi hal itu, Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Retno Sulistiyaningrum mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk menentukan siapa yang akan menghuni kampung susun tersebut.
"Ya itu masih berproses terus sama Jakpro. Lagi koordinasi nih," kata Retno di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (18/7).
Retno menilai, warga Kampung Bayam seharusnya menerima tawaran tersebut. Pasalnya, hunian itu lebih layak huni dibandingkan tempat tinggal mereka sekarang. "Kan kalau enggak salah warganya tinggal di tenda pinggiran itu. Kita sudah sediakan yang terbaik, masa sih enggak mau? Harusnya (mau). Ini fasilitas sudah begini baik," tambah Retno. Adapun Kampung Susun Bayam seharusnya dihuni oleh 123 KK. Jumlah tersebut tercatat Surat Wali Kota Jakarta Utara Nomor e-1076/PU/04.00.
Koalisi dengan Anies Baswedan membawa kebaikan dan manfaat.
Baca Selengkapnya
Adapun penetapan tersangka Kamaruddin Simanjuntak tertuang dalam Surat Ketetapan bernomor S.Tap/85/VIII/RES.1.14/2023/Dittipidsiber tertanggal 7 Agusus 2023.
Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil digoda untuk menjadi Cawapres dari Ganjar Pranowo. Lalu bagaimana sikap Gubernur Jawa Barat itu?
Baca Selengkapnya
NasDem mempertanyakan proses penggeledahan yang dilakukan oleh KPK.
Baca Selengkapnya
Anies pernah memandatkan Jakpro membangun Kampung Susun Bayam (KSB) untuk warga Kampung Bayam.
Baca Selengkapnya
Heru Budi mengatakan, permintaan warga Kampung Bayam sudah ditangani pihak kecamatan.
Baca Selengkapnya
Cak Imin mengatakan, sebagai bagian demokrasi tidak ada masalah Khofifah maju sebagai calon wakil presiden.
Baca Selengkapnya
Bobby pun berpesan kepada seluruh jajarannya di Pemerintah Kota (Pemkot) Medan untuk tidak melakukan korupsi.
Baca Selengkapnya
Kaesang tak ingin berkomentar apakah keputusan tersebut berkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi