CEK FAKTA: Hoaks, Surat Penunjukan PJ Gubernur Papua Barat
Merdeka.com - Beredar surat yang mengatasnamakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) kepada Menteri Dalam Negeri pada 26 April 2022. Surat bernomor B-170/Kemensetneg/D-3/AN.00.00/01/2022 berisi Keputusan Presiden tentang Penetapan Penjabat Gubernur Papua Barat.
Poin pertama berbunyi pemberhentian Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dan Mohammad Lakotani sebagai Wakil Gubernur. Kedua PJ Gubernur Papua Barat diisi oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh.
Surat itu diteken oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Cecep Sutiawan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara, Eddy Cahyono Sugiarto mengungkapkan surat itu palsu dan tidak benar.
-
Siapa yang membuat surat pernyataan? Yang bertanda tangan di bawah ini :Nama : Anton SyahputraNISN : 88765463544578Kelas : XI IPS – 3Sekolah : SMA Negeri 1 MedanAlamat : Jl. Amal No. 123, Medan Dengan ini menyatakan mengakui kesalahan yang sudah saya lakukan berupa absen sekolah selama 5 hari berturut – turut tanpa pemberitahuan, terhitung dari tanggal 15 Februari 2020 s/d 19 Februari 2020.
-
Siapa yang menulis surat itu? Surat itu sebenarnya ditulis oleh fisikawan Hungaria, Leo Szilard dengan bantuan ilmuwan lain, namun ditandatangani Einstein untuk menarik perhatian presiden karena statusnya sebagai salah satu ilmuwan terbesar sepanjang masa.
-
Bagaimana surat pernyataan kesalahan dibuat? Surat ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan, dan juga berisi janji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan.
-
Mengapa surat pernyataan kesalahan dibuat? Surat pernyataan kesalahan merupakan bentuk tanggung jawab seseorang atas tindakan atau kesalahan yang telah dilakukan.
-
Siapa yang menulis surat? Dari siswi baru, Dewi Cahya
-
Apa isi surat pernyataan kesalahan? Surat pernyataan kesalahan biasanya berisi pengakuan secara terbuka atas kesalahan yang telah dilakukan, diikuti dengan penjelasan mengenai alasan atau faktor yang mendorong terjadinya kesalahan tersebut.
"Surat itu palsu," katanya kepada merdeka.com, Minggu (1/5).
Eddy menuturkan tata naskah dan penandatanganan surat juga keliru. Tidak mengikuti kaidah yang berlaku.
"Pejabat yang bersangkutan juga telah alih tugas sejak tahun 2019," pungkasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beredar surat palsu berisi soal pembatalan seleksi CPNS di wilayah Kemenkumham NTT
Baca SelengkapnyaBudi Gunawan membantah ada pakta integrigas BIN dan PJ Bupati Sorong menangkan Ganjar.
Baca SelengkapnyaSuara Hasyim kemudian meninggi, ketika disinggung sumber dari surat tersebut.
Baca SelengkapnyaSaid dilaporkan Maskota HJS, ketua Apdesi Kabupaten Tangerang yang juga Kades Blimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.
Baca SelengkapnyaHasyim menduga ada yang memalsukan tanda tangan Sri tersebut
Baca SelengkapnyaHasto mengaku PDIP tidak akan melakukan kampanye hitam atau black campaign.
Baca SelengkapnyaAkun WhatsApp catut nama Pj Gubernur Bali saat dilantik di Jakarta kemarin itu adalah nomor palsu.
Baca SelengkapnyaMomen pertemuan Rudy 'Gajah' dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Agus Subiyanto di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaRahmat menyebut surat kuasa untuk permohonan yang diajukan ditandatangani secara langsung oleh Surya Paloh.
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca Selengkapnya"Ada 13-14 pertanyaan lah. Pemeriksaan paling efektif sekitar 3 jam. Lamanya karena hanya berdiskusi perkembangan situasi," ujar Ansar.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menyebut Satpol PP secara organisasi belum mendapatkan posisi yang jelas seperti Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca Selengkapnya