Cerita 'Ketuk Palu' Selundupan Interpelasi Anies Baswedan

Merdeka.com - Rapat paripurna dengan agenda interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E gagal digelar. Dalam rapat itu, hanya PDIP dan PSI yang hadir. Sisanya memilih menolak untuk hadir karena dianggap agenda ilegal.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI, Rani Mauliani menjelaskan alasan ketidakhadiranya dalam agenda interpelasi tersebut. Karena dianggap, tidak sesuai aturan dan mekanisme yang ada. Ketidaksesuaian itu dirasakan ketika Rapat Badan Musyawarah Senin (27/9) dalam undangan yang disebarkan tidaklah menuangkan agenda interpelasi, dan hanya tertulis tujuh agenda.

"Nah pada saat rapat Bamus dengan tujuh agenda itulah. Kemudian disisipkan lah agenda rapat paripurna interpelasi yang langsung diketuk oleh ketua (Prasetio Edi Marsudi),” kata Rani saat dihubungi merdeka.com, Kamis (30/9).

Sehingga, Rani mempertanyakan apakah ada motif politik yang disembunyikan PSI dan PDIP untuk ngotot mengajukan interpelasi terkait pelaksanaan Formula E. Padahal harusnya PSI dan PDIP memahami jika cara interpelasi tidak bisa dilakukan sedari awal, karena syarat kuorum Rapat Paripurna tidak terpenuhi.

"Kalau memang murni melakukan hak bertanya ya dijalankan saja sesuai aturan kan begitu ya. Nah dalam masalah ini kan masyarakat juga bisa melihat bila ada 2 Fraksi yang mau melaksanakan hak bertanya melalui cara interpelasi dan 7 yang tidak mau cara tersebut (interpelasi) kan sudah bisa dilihat itu tidak bisa dilaksanakan," ujarnya.

Dia pun heran, dua parpol tersebut justru memaksakan kehendak dengan menyelundupkan agenda dalam rapat Bamus kemarin.

"Nah tetapi tetap dipaksa dalam pelaksanaannya ditambah dengan menabrak aturan yang sudah disahkan oleh beliau (Prasetio) sendiri. Pasti kan kita jadi bertanya ada apa? Apa jadi ada nafsu politik yang disembunyikan sehingga memaksakan," katanya.

Dengan rentetan yang dianggap janggal, Rani mengatakan bila absennya para dewan dalam rapat paripurna tersebut tidak perlu dipermasalahkan. Karena sedari awal posisi Gerindra memang tidak sepakat untuk interpelasi dan memilih jalur berbeda dalam mengkritisi pelaksanaan Formula E.

"Karena sebagai yang tidak ikut interpelasi pastinya klo hadir buat apa?" tanya dia.

"Iyaa seperti itu (cara berbeda), kami sangat hargai hak bertanya, kami juga banyak bertanya loh perihal event besar ini, tentunya tapi tidak melalui cara interpelasi," lebih lanjutnya.

Karena, kata Rani, Gerindra merasa kalau selama ini penggunaan hak untuk bertanya belumlah dipakai secara maksimal dilayangkan kepada Pemprov terkait Formula E. Alhasil, adanya rencana interpelasi malah membuat ekspektasi yang berlebihan.

"Menurut kami kan kita juga belum menggunakan hak bertanya secara maksimal sebelum mengambil langkah interpelasi event ini belum terselenggara saja sudah banyak yang ekspektasi kejauhan," ujarnya.

Dia pun mengkritik balik terkait opini-opini yang berkembang seputar persoalan anggaran yang jadi masalah dalam pelaksanaan Formula E. Menurutnya anggaran tersebut sejak awal telah disetujui dan tidak mudah untuk merelokasinya.

"Memang Anggaran Formula E bisa begitu saja diubah jadi sembako seperti yang diributkan. Pemprov juga kan bukan alat pengenyang, tugas mereka bertanggung jawab pada perbaikan roda ekonomi yang dampaknya buat masyarakat luas pastinya," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik bersama tujuh fraksi penolak adanya hak interpelasi menyatakan pembahasan mengenai rapat paripurna interpelasi Formula E bukanlah agenda resmi. Dia menyebut agenda tersebut merupakan colongan dari rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang dilakukan pada Senin (27/9).

"Kami Wakil Ketua DPRD kemudian tujuh fraksi ingin menyampaikan agenda colongan yang dilakukan oleh saudara ketua (Prasetio Edi) dalam rapat Bamus tadi. Agenda bamus tadi sebetulnya membahas tujuh kegiatan di luar rapat paripurna interpelasi," katanya di Jakarta, Senin (27/9).

Untuk diketahui tujuh fraksi yang menolak adanya interpelasi adalah Gerindra, NasDem, PAN, PKS, PPP-PKB, Demokrat dan Golkar. Mereka sempat melakukan makan malam bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membahas Formula E.

Menurutnya, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi sengaja memasukan agenda paripurna untuk hak interpelasi. Lanjut dia, hal tersebut melanggar tata tertib DPRD DKI Jakarta.

Karena hal itu, politikus Gerindra tersebut meminta agar Pemprov DKI tidak hadir dalam penyelenggaraan rapat paripurna.

"Maka kami menyampaikan rapat tadi yang menetapkan rapat paripurna interpelasi itu ilegal. Maka karena rapatnya ilegal, maka hasil produksinya menjadi ilegal juga. Karena hasil ilegal maka kita menyarankan eksekutif tak hadir rapat tersebut," tegasnya.