Fraksi PKS DPRD Pandang Positif MUI DKI soal Rencana Cyber Army Bela Anies
Merdeka.com - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz meminta masyarakat tak berpikiran negatif terkait istilah Cyber Troops atau Cyber Army yang digunakan MUI DKI Jakarta.
MUI DKI berencana membentuk cyber army yang membela Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di dunia maya. Siap melawan pihak-pihak yang menyerang Anies Baswedan. Selain Anies, cyber army akan melawan buzzer penyerang ulama.
Menurut Abdul Aziz, perlu dilihat konten yang disebarkan MUI DKI sebelum memberikan penilaian.
-
Apa yang Anies tekankan kepada kader PKS? Anies mengaku perubahan bukan hanya untuk satu orang, partai, dan koalisi, tetapi hajat seluruh masyarakat Indonesia. 'Jadi bapak-ibu sekalian perubahan ini bukan tentang satu orang, bukan tentang satu partai bukan tentang satu koalisi ini adalah tentang mengubah hajat keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Untuk mengubah itu perlu kemenangan,' tegasnya.
-
Siapa yang ingin membentuk Angkatan Siber TNI? Wacana angkatan siber kembali mencuat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk membentuk matra baru di TNI, yakni matra siber.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Apa itu Cyber Security? Mengutip dari beragam sumber, cyber security adalah sebuah sistem atau cara yang bertujuan melindungi komputer, jaringan, sistem, dan data dari akses yang tidak sah. Sederhananya, terserang hacker.
-
Apa saja syarat Angkatan Siber TNI? 'Konsep awal sebetulnya bukan matra. Syarat matra, salah satunya kan harus punya alutsista (alat utama sistem persenjataan). Kalau siber jadi matra, ada kesan berdiri sendiri,' ungkap TB Hasanuddin, Kamis (5/9/2024).
-
Siapa yang diimbau TNI-Polri untuk menjaga keamanan? Mereka mengimbau agar warga berpartisipasi aktif dalam kegiatan siskamling.
"Kita jangan apriori dulu dengan jargon cyber army atau buzzer. Yang perlu diperhatikan adalah kontennya," kata dia kepada Merdeka.com, Minggu (21/11).
Dalam pandangannya, selama konten-konten yang dibagikan positif, maka kehadiran Cyber Troops milik MUI DKI tersebut perlu didukung. Lantaran konten-konten positif dan edukatif sangat dibutuhkan masyarakat DKI.
"Selama kontennya berupa sosialisasi program-program Pemda DKI itu harus disambut positif dan didukung karena sangat dibutuhkan oleh warga DKI," tegas dia.
Menurut dia, program-program Pemprov DKI memang belum tersosialisasikan dengan baik. Karena itu, perlu ada lembaga yang membantu proses sosialisasi tersebut.
"Tupoksi MUI adalah berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, secara positif untuk meng-counter info yang negatif dan tidak benar yang disebarkan buzzer yang tidak bertanggung jawab. MUI harus ambil bagian dalam meluruskan," ucap dia.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies pun tak menampik kunjungannya ke FPI memang mendapat sorotan yang besar.
Baca SelengkapnyaAziz menyatakan Pilkada Jakarta masih sangat dinamis.
Baca SelengkapnyaAboe menilai, PDIP akan memberikan nilai tambah yang cukup besar.
Baca SelengkapnyaPKS Lantik 53 Anggota Dewan Pakar, Mayoritas Purnawirawan TNI-Polri
Baca SelengkapnyaCapres nomor urut satu, Anies Baswedan diadukan ke Bareskrim Polri oleh kelompok yang menamakan diri Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia.
Baca SelengkapnyaSikap DPW PKB DKI ini bertentangan dengan DPP PKB yang menjagokan kadernya Ida Fauziah menjadi cagub Jakarta.
Baca SelengkapnyaSekelompok warga Jakarta mendatangi Kantor DPP PKS di Lenteng Agung.
Baca SelengkapnyaHuda menyatakan menunggu momen tepat mengumumkan jagoan mereka di DKJ.
Baca SelengkapnyaUnggahan itu disertai sejumlah foto, di antaranya foto Anies menunjuk spanduk bertuliskan "Doa Bersama untuk Demokrasi", "Demokrasi Jangan Dipasung".
Baca SelengkapnyaMenurut Arif, Pemuda Pancasila bakal setia mendukung Anies selaku kader sebagaimana dukungan yang diberikan kepada Anies di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Baca SelengkapnyaPKB tidak ingin mengistimewakan seseorang saat mendaftar sebagai kepala daerah.
Baca SelengkapnyaAksi ini digelar di tengah isu bahwa PKS akan merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus.
Baca Selengkapnya