Follow
Heru Sebut ERP Tak Langsung di 25 Titik: Diutamakan di Jalan Terlayani Angkutan Umum
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak warga memberikan masukan soal rencana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Ibu Kota. Rencananya, ada 25 ruas jalan diberlakukan ERP.
"Silakan saja masyarakat untuk memberi pendapat supaya dikaji juga oleh eksekutif dan legislatif, kan masih lama (pembahasan)," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di proyek pembangunan Sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, Jakarta, Selasa (24/1).
Heru menjelaskan, sebelum penerbitan regulasi ERP, masih ada tujuh tahapan proses untuk mengkaji kebijakan itu. Namun demikian, pembahasan terus dilakukan bersama DPRD DKI terkait Rancangan Perda soal Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.
-
Kapan Heru membahas kemacetan di Jakarta? Hal itu disampaikan Heru saat membuka focus group discussion (FGD) terkait penanganan kemacetan di Ibu Kota di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Kamis (6/7).
-
Bagaimana Heru ingin mengatasi kemacetan di Jakarta? “Bagaimana solusinya, ada yang masuk jam 8, ada yang masuk jam 10, ini tergantung Bapak Ibu sekalian. Mari memberikan masukan, khususnya asosiasi atau pemilik gedung-gedung, pengelola, maupun Kementerian untuk bisa berdiskusi,“ kata Heru.
-
Apa yang Heru sebut sebagai penyebab kemacetan di Jakarta? “Hari ini kita kumpul karena tuntutan dari masyarakat untuk diskusikan bagaimana salah satunya mengatasi kemacetan. Banyak masukan-masukan bagaimana kalau jam kerja dibagi. Terutama pada saat saya diskusi dengan Pak Kapolda, Pak dirlantas. Kalau jam 6 itu seperti air bah. Dari bekasi, Tangerang, Depok, jam yang sama menuju Jakarta.“
-
Kapan Dishub Jakarta akan melakukan rekayasa lalu lintas? 'Dishub DKI Jakarta melakukan sistem buka-tutup jalan di sejumlah jalan pada pukul 04.45-08.00 WIB pada saat kegiatan berlangsung,' demikian informasi dari laman @dishubdkijakarta, dikutip Sabtu (29/6).
-
Siapa yang Heru ajak diskusi soal kemacetan? “Bagaimana solusinya, ada yang masuk jam 8, ada yang masuk jam 10, ini tergantung Bapak Ibu sekalian. Mari memberikan masukan, khususnya asosiasi atau pemilik gedung-gedung, pengelola, maupun Kementerian untuk bisa berdiskusi,“ kata Heru.
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
Ia menegaskan penerapan ERP juga tidak bisa dilakukan secara bersamaan di 23-25 titik. Dia pastikan, ERP diutamakan di jalur yang sudah terlayani transportasi umum.
"Menerapkan ERP titik-titiknya tidak sporadis sekaligus di 23 titik. Kalau itu sudah terlayani MRT, TransJakarta dengan baik, aturan sudah ada, kita petakan," katanya.
Adapun Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana memberlakukan ERP setiap hari mulai pukul 05.00 hingga 22.00 WIB di sejumlah ruas jalan Ibu Kota sepanjang 54 kilometer.
Sebanyak 25 ruas jalan itu yakni di Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit.
Kemudian, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Thamrin, Jalan Sudirman, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan Fatmawati mulai dari simpang Jalan Ketimun 1 sampai simpang Jalan TB Simatupang.
Selanjutnya di Jalan Suryopranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Kyai Caringin, Jalan Tomang Raya, Jalan S. Parman mulai simpang Jalan Tomang Raya sampai Jalan Gatot Subroto.
Selain itu, Jalan Gatot Subroto, Jalan MT Haryono, Jalan Rasuna Said, Jalan DI Panjaitan, Jalan Jenderal Ahmad Yani mulai simpang Jalan Bekasi Timur Raya sampai simpang Jalan Perintis Kemerdekaan.
Terakhir di Jalan Pramuka, Jalan Salemba Raya, Jalan Kramat Raya, Jalan Stasiun Senen, dan Jalan Gunung Sahari.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Zulkifli menjabarkan dampak kerugian yang timbul akibat kemacetan yang ada di Jakarta tembus Rp100 triliun per tahun.
Baca Selengkapnya
Pembatasan kendaraan pribadi di Jakarta bertujuan untuk mendorong penggunaan transportasi umum, mengatasi kemacetan, dan mengurangi emisi gas buang.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menyebut ERP bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT
Baca Selengkapnya
"Tentu jika kita lakukan analisis traffic tentu kurang ideal sehingga kita menunggu kapan tarif komersial mulai berlaku," kata Syafrin
Baca Selengkapnya
Heru berujar, dia belum membaca RUU yang dimaksud.
Baca Selengkapnya
Jalan berbayar atau EFP sejatinya telah dirancang beberapa tahun lalu, namun belum juga diterapkan.
Baca Selengkapnya
Wacana memberlakukan ERP di Jakarta berulang kali muncul tapi belum juga dieksekusi.
Baca Selengkapnya
Skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut belum ada rapat mengenai rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis NIK.
Baca Selengkapnya
Saat dikonfirmasi kembali apakah rencana tarif KRL berbasis NIK tersebut akan dirapatkan, Presiden juga mengaku belum mengetahui kondisi di lapangan.
Baca Selengkapnya
Wacana pengenaan subsidi untuk KRL menjadi berbasis NIK ramai menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa terakhir.
Baca Selengkapnya
Menteri BUMN Erick Thohir menekankan, tahap awal operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung hanya melayani tiga stasiun saja.
Baca Selengkapnya