Ada geng jenderal di pemilihan Kapolri

Merdeka.com - Tiga pekan lalu nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan disorongkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi calon tunggal Kepala Polri. Surat ekstra cepat itu keluar setelah Komisi Kepolisian Nasional menyorongkan lima nama calon Kapolri kepada Presiden. Presiden Joko Widodo mengaku butuh merombak dan meregenerasi kepemimpinan di Bhayangkara.

Namun sayang hanya dalam waktu tiga hari, nama Budi Gunawan menjadi pusat perhatian di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan rekening tambun. Ada transaksi mencurigakan di rekening Komjen Budi Gunawan.

Penetapan ini justru menjadi pertanyaan besar, lantaran Komjen Budi Gunawan merupakan calon tunggal pilihan Jokowi. Sebelum akhirnya ditetapkan tersangka, pencalonan Kepala Lembaga Pendidikan Polisi ini juga ditentang berbagai kalangan lantaran disebut memiliki rekening gendut pada 2010.

Kompolnas, sebagai lembaga yang dimintai untuk menyorongkan nama justru menjadi kena getah. Meski secara terang-terangan lembaga pengawas kepolisian ini mengakui ada kesalahan dari nama itu, ada hal lain soal penetapan tersangka oleh KPK terhadap calon tunggal Tri Brata 1, Komjen Budi Gunawan. Kompolnas melihat ada sentimen dari para petinggi di Kepolisian soal Budi Gunawan.

"Ya pasti, kami melihat bahwa hal itu ada," kata anggota Kompolnas, Adrianus Eliasta Meliala saat berbincang di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis kemarin.

Kompolnas juga melihat jika percepatan pergantian pucuk pimpinan di Kepolisian oleh Presiden Jokowi ini juga lantaran geng-geng jenderal sudah mulai mengeras. "sehingga lebih baik dipercepat lah, sebelum kemudian kadung keras"

Berikut penuturan anggota Kompolnas, Adrianus Eliasta Meliala juga Kriminolog Universitas Indonesia kepada Arbi Sumandoyo dari merdeka.com soal kisruh pemilihan calon Kapolri.

Apa tanggapan anda soal Kompolnas disebut tidak memiliki wewenang untuk mengajukan nama Kapolri?

Ya saya mengharapkan semua pihak membaca undang-undang saja. Coba baca Undang-Undang tahun 2002 pasal 38-44 tentang Kompolnas itu disebutkan bahwa Kompolnas lembaga yang berwenang mengutuskan Kapolri dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian calon Kapolri. Jadi saya kira kita tidak usah berdebat,tidak usah beretorika, lihat apa yang dikatakan undang-undang.

Bagaimana kronologi Presiden meminta nama calon Kapolri?

Apa hebatnya kami tidak melihat ada yang aneh ya dari Budi Gunawan. Lalu kemudian presiden memilih orang yang kemudian menjadi bermasalah. Kan begitu. Tapi kalau dari segi Calon Kapolri tidak ada yang aneh.

Apakah sebelumnya sudah ada peringatan soal Budi Gunawan bakal jadi tersangka?

Ya kami masukan semua ke dalam sesuai undang-undang saran dan pertimbangan kami kepada Presiden itu kami sebutkan semua, baik hal yang negatif maupun positif menyangkut kelima calon. Bukan hanya Pak Budi Gunawan namun juga yang lain. Semua kami anggap sama. Silahkan presiden yang memilih.

Tapi dengan penetapan Budi Gunawan tersangka, artinya kesalahan ada di Kompolnas?

Tentu kami kan memakai data-data yang terbuka, yang formal, resmi, yang kami bisa dapat dari berbagai pihak. Sementara data yang dimiliki KPK bersifat rahasia, bukan data umum dan kami tidak tahu. Jadi ya, kalo dibilang itu salah kami boleh juga. Tapi dipihak lain kami tidak memiliki data tersebut. Masalahnya adalah kenapa Kompolnas tidak diberitahu oleh KPK atau presiden tidak diberitahu KPK. Hubungan kami dengan KPK dekat sekali. Salah satu komisioner KPK adalah orang Kompolnas. Artinya tinggal telpon saja bisa sebenarnya. Itu dari segi kenapa KPK tidak memberi tahu. Kami juga pada saatnya akan meminta kepada KPK. Kami sendiri sudah membuat suatu target. Bahwa kami akan bertanya kepada KPK, lalu kemudian Komnas HAM, lalu kemudian juga PPATK. Itu tidak terlaksana karena kami diminta buru-buru.

Berapa hari Presiden meminta nama calon Kapolri?

Pokoknya minta hari ini besok sudah langsung dikirim.

Artinya kerja yang ekstra cepat membuat persiapan tidak matang?

Enggak. Persiapan sih sudah mencapai 100 sih belum, masih jauh. Karena itu tadi baru diminta hari ini besoknya nama-nama itu dikirim ke DPR. Pun kamu diberikan waktu yang cukup, berkomunikasi dengan KPK. Belajar dari tahun lalu saat kami mengangkat Sutarman kami sudah mengirim surat kepada tiga lembaga tadi. Komnas HAM, KPK dan PPATK. Tapi hanya Komnas HAM yang menjawab. PPATK tidak menjawab, dia baru berbicara setelah kami dipanggil oleh DPR. Jadi ketika di DPR itu kami dengan PPATK dan KPK, ketika itulah didiskusikan. KPK tidak menjawab sama sekali. Ada semacam rumor dia menjawab ke Presiden. Artinya ini tidak dianggap oleh lembaga-lembaga itu. Yah walaupun kami berusaha menghubungi dia, kami tidak dianggap. Kalau melihat pengalaman tahun depan

Apa ada standar ketika Presiden meminta nama calon Kapolri?

Kami sebelumnya bilang sama Menteri tanggal 1 Februari paling lama.

Itu ketika Presiden Jokowi meminta nama calon Kapolri?

Iya

Itu juga menjadi salah satu alasan akhirnya nama Budi Gunawan di jadikan tersangka?

Oh nggak tahu. Kami tidak bisa mengambil keputusan seperti itu. Tapi kami punya data awal dengan syarat pertimbangan yang kami peroleh. Namun akan jauh lebih banyak jika kami diberi waktu hingga 1 Februari. Jadi tidak sekarang lalu datanya salah. Tapi akan jauh lebih sempurna kelihatannya.

Bukankah KPK punya wewenang untuk tidak membuka data ketika seseorang dalam penyelidikan?

Saya setuju dengan itu dan sebenarnya saya memahami penyidikan KPK. Tapi ada yang mengatakan itukan sudah diberi garis stabilo merah. Tapi arti stabilo merah itu sebenarnya apa? Gitu kan. Ini kan soal hak sipil orang, hak sipil orang untuk memenuhi jabatan. Kan nggak mungkin kami menahan atau tidak memberikan haknya padahal dia berhak dengan dasar stabilo merah. Harusnya tertulis dong, Jelas. Apakah itu surat lembaga, berkas atau apa. Ini hanya stabilo merah, apa. Kami tidak punya data sedalam KPK.

Apa anda melihat ada geng dari para petinggi di Kepolisian terkait kisruh Polri?

Ya pasti, kami melihat bahwa hal itu ada. Kami melihat kenapa Pak Presiden ingin mengganti Sutarman mungkin juga karena beliau melihat dari sumber-sumber lain bahwa geng-geng itu semakin mengeras, sehingga lebih baik dipercepat lah, sebelum kemudian kadung keras. Itu satu. Kedua tadi soal ancaman akan membocorkan kami denger, namun itu tidak terverifikasi ya. Kami hanya memakai data-data yang bisa dipercaya betul. Kami juga tidak mau mempersulit presiden yang hanya katanya-katanya. Itu kalau belum dibuktikan susah. Kami tidak memiliki kemampuan untuk membuktikan atau wewenang untuk membuktikan. Ya itu betul kami melihat ada intrik-intrik, di kalangan Kepolisian sehingga kemudian

lalu juga membuat KPK berani cepat memprosesnya. Sampai ke persoalan pak BG sendiri saya kira institusi Polri menerima kok. Itu bukan Pak BG-nya, tapi soal tersangkanya. Mungkin ada saja pihak yang tidak menerima karena kepentingan dan melakukan satu langkah tadi, membocorkan itu. Jadi kami prihatin lah sebagai lembaga pengawas kalau hal ini masih terus terjadi. Namun disisi lain banyak yang mengapresiasi langkah-langkah presiden ya yang melakukan langkah-langkah menurut saya terukur. Ya menetapkan Wakapolri dulu, Badrodin Haiti adalah orang yang dianggap senior. Dianggap juga tidak terlibat dengan faksi-faksi manapun. Seraya dipihak lain juga tidak mengingkari keputusan politis dari DPR. Tidak melantik, tidak juga menghalangi proses hukum KPK dari pada Pak Budi Gunawan. Tapi saya kira ini adalah langkah yang disebut dari dalam oke, dari luar oke. Minimal untuk sementara lah.

Bukankah ini sejarah pertama ada PLT Kapolri di Kepolisian?

Ya memang kalau dilihat dari konflik-konflik sebelumnya ini yang paling memuncak ya. Palingan konflik antara Khaerudin dan Bimantoro lebih kepada menafsir cara presiden yang berbeda. Ada juga kepentingan sih. Kalau pada kasus pak Susno dia baru sebagai Kabareskrim. Tapi ini sudah menimpa orang yang layak menjadi Kapolri. Ini meningkat secara eskalasi. Kalau kita bilang ini ironis ya iya. Kalau dibilang mengenaskan ya iya. Namun kami juga meminta kepada pihak Polri jangan dibuat emosional. Nampaknya ada saja kalangan.

Yang misalnya mengatakan kami tidak terima jika KPK menahan Budi Gunawan. Atau kami tidak terima jika KPK mengeledah kantornya Budi Gunawan. Bagi saya, retorika seperti itu tidak perlu ditumpahkan karena ujungnya bentrok kedua lembaga. Padahal sebetulnya kalau mau kita lokalisir itu adalah tindakan pribadinya Pak Budi ya kan. Hal mana seharusnya semua orang di Polri menjauh. Bukan tidak mau bersimpati. Jadi silahkan anda selesaikan masalah anda tanpa membawa institusi. Nah apakah itu bisa dilakukan atau tidak, itulah yang dilakukan oleh Pak Badrodin Haiti dengan membuat semua lebih segar dalam rangka menghadapi situasi dimana Pak Budi kemungkinan akan ditahan. Seperti itu.