Kalau dua pihak saling memaafkan itu baik

Merdeka.com - Rekonsiliasi terbuka di kalangan purnawirawan TNI korban eks PKI tidak menuntut adanya permintaan maaf. Termasuk juga menuntut pemulihan martabat dan proses hukum di pengadilan. Syarat ini menjadi poin penting dalam Simposium Nasional Anti PKI digelar di Balai Kartini, Jakarta berlangsung sejak Rabu (1/6) hingga hari ini.

Letjen (purn) Kiki Syahnakri juga Ketua Simposium mengatakan, untuk jalan rekonsiliasi ini harus ada kesepahaman antara eks korban PKI dan para purnawirawan termasuk Ormas yang dulu juga menjadi korban dalam peristiwa ini. Dia pun mengatakan agar kedua belah pihak harus dipertemukan dalam semangat ke depan bukan untuk kembali ke belakang.

"Maka kalau rekonsiliasi syaratnya kita yang harus minta maaf, seolah-olah kita salah, bagaimana bisa ketemu. Tidak mungkin dong. Kalau merasa ada masa lalu yang berdarah-darah, kan kedua belah pihak korban kok. Yang memulai malah PKI begitu kan. Kalau dua pihak yang saling memaafkan kan itu baik," ujar Kiki Syahnakri saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu kemarin.

Berikut petikan wawancara Letnan Jenderal (Purn) Kiki Syahankri.

Kenapa Anda tidak setuju dengan Simposium di Aryaduta?

Mereka jelas yang di sana, rekonsiliasi baru terjadi kalau ada permintaan maaf, kalau ada proses yudisial. Tidak mungkin dong. Tidak akan ada ujungnya.

Sejauh ini konsep rekonsiliasi itu seperti apa dalam simposium ini?

Saya mengusulkan kepada Pak Menteri Pertahanan(Ryamizard) rekomendasi dari kita seperti apa. Saya minta kepada Pak Menhan untuk memfasilitasi kita, dudukkan kita bersama-sama, Agus Widjojo dengan tim saya. Kita dialog, saya mengharapkan satu rekomendasi saja dari dua seminar ini. Kalau semua berpegang pada pancasila dan untuk kepentingan masa depan bangsa, mestinya ketemu.

Satu rekomendasi itu seperti apa?

Kita harapkan tetapi kita belum tahu rekomendasi seperti apa. Tetapi kalau berpegang sekali lagi kepada Pancasila dan kepentingan bangsa mestinya ketemu. Kecuali berpegang pada Pancasila dan pandangannya ke depan bukan ke belakang pasti ketemu kok. Tadi saya dengar, Pak Agus hanya menyerahkan rekomendasi. Tetapi kita berharap, tidak hanya berharap tetapi menyarankan kepada pemerintah.

Biarkan pemerintah yang meramu, lalu (hasilnya) keluar jadi satu begitu. Lalu misalnya Pak Agus tidak setuju dan kita tidak setuju dengan hasil yang dikeluarkan pemerintah, kita jalan sendiri-sendiri lagi. Kan tidak rekonsiliasi. Kami mengharapkan duduk bersama untuk dialog, satu rekomendasi.

Apa alasan Anda tidak setuju dengan permintaan untuk meminta maaf kepada korban PKI?

Ya enggak dong. Lalu dari pihak kita yang dibunuh bagaimana? Apakah PKI tidak minta maaf? Kan harus fair dong. Maka kalau rekonsiliasi syaratnya kita yang harus minta maaf, seolah-olah kita salah, bagaimana bisa ketemu. Tidak mungkin dong. Kalau merasa ada masa lalu yang berdarah-darah, kan kedua belah pihak korban kok. Yang memulai malah PKI begitu kan. Kalau dua pihak yang saling memaafkan kan itu baik.

Bagaimana pendapat Anda soal permintaan untuk membongkar kuburan massal?

Saya sangat tidak setuju karena ada juga tuntutan dari korban Islam yang dibunuh PKI, digali juga dong. Ini ada saksi-saksinya. Berarti tidak selesai-selesai dong, tidak ada ujungnya. Saya bilang kepada Pak Luhut (Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan), pembongkaran itu dihitung betul manfaatnya. Pak Luhut sih sudah bilang, itu kita pertimbangan.

Ada isu jika para jendral purnawirawan kelihatan tidak sependapat dengan adanya dua simposium ini, bagaimana tanggapan Anda?

Tidak ada kok. Pak Luhut masih sapta marga kok. Tetapi kalau dibiarkan hasil simposium itu beredar dan kemudian hasilnya dikutip oleh anak-anak muda kan berbahaya.

Bagaimana komunikasi dengan Pak Luhut tentang adanya simposium ini?

Pak Luhut juga kemarin sudah berkunjung ke PPAD. Kita juga sudah ke tempat Pak Luhut, tidak ada masalah. Sama-sama purnawirawan, dia juga masih sapta marga kok.