5 Ribu pelanggaran HAM terjadi, Jokowi dilarang kembali ke Papua

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan lawatan ke Papua. Kali ini, Jokowi meresmikan enam proyek kelistrikan yang nilainya hampir Rp 1 triliun. Proyek ini bertujuan agar warga Papua tak lagi kesulitan mendapatkan listrik.

Gubernur Papua Lukas Enembe memuji kedatangan Jokowi. Jokowi dinilai presiden yang paling sering ke tanah Papua ketimbang presiden Indonesia lainnya. Menurut Lukas, sudah empat kali Jokowi kunjungi Papua selama menjabat jadi presiden.

Namun pujian terhadap Jokowi tidak dilakukan oleh Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Dia malah menilai, kunjungan Jokowi ke provinsi paling Timur Indonesia tersebut tidak bermanfaat.

"Selama 2 tahun Presiden Jokowi banyak kali kunjungi kerja ke Papua. Semua kunjungan Presiden Jokowi terkesan tidak memberi manfaat dan hasilnya sampai sejauh ini belum pernah ada kebijakan yang dirasakan secara langsung oleh rakyat papua," kata Natalius yang juga asli putra Papua dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/10).

Presiden Jokowi, kata dia, justru menjadi sumber masalah di Papua karena dianggap tidak memiliki kompetensi sosial untuk membangun kepercayaan, juga kompetensi manajemen pertahanan dan keamanan. Selain itu, adanya kesan permusuhan dengan pemimpin daerah juga memberi kontribusi dalam disharmoni Jakarta dan Papua.

"Adanya fakta peristiwa di mana pelanggaran HAM terhadap kurang lebih 5.000 orang Papua yang ditangkap, dianiaya, disiksa dan dibunuh hanya dalam 2 tahun masa periode beliau, menunjukkan bukti bahwa menciptakan tanah Papua damai dengan penyelesaian pelanggaran HAM hanya menjadi pelayanan bibir atau kata-kata," terang dia.

Demikian pula ekskalasi berbagai soal juga meningkat di masa pemerintahan Jokowi khususnya terhadap riak-riak dunia internasional terhadap kondisi HAM di Papua bukti nyata ketidakmampuan Jokowi, kata Pigai.

"Kita juga menyaksikan program yang didengungkan oleh Presiden untuk bangun pasar mama-mama sampai sekarang tidak pernah ada yang tuntas, bahkan pimpinan Solpap Rojit meninggal secara misterius di Papua," terang dia.

Kalau kunjungan kerja Presiden tersebut tidak substansial, lanjut dia, maka pribadi sebagai putra Papua dan pembela hak asasi manusia, dengan tegas dirinya menolak Jokowi kembali kunjungi Papua untuk tiga tahun mendatang.

"Karena kehadirannya lebih banyak mudarat dari pada manfaatnya," tutur Pigai.

Salah satu problem atas kehadiran Presiden di Papua juga diduga lebih banyak menghabiskan APBD Papua yang mencapai miliaran rupiah. Jika makin banyak Presiden kunjungi, kata dia, makin banyak APBD Papua yang terkuras. Lanjut dia, Kita lebih banyak kritik orang Papua menghabiskan uang otonomi khusus, padahal justru dana Otsus tersebut juga diduga tersedot ke kegiatan kunjungan semacam ini.

Berbeda dengan kunjungan Presiden Gus Dur, tambah Pigai, sekali melakukan kunjungan ke Papua terjadi perubahan secara signifikan dalam berbagai dimensi pembangunan. Salah satu kegagalan Presiden Jokowi untuk memberi manfaat dalam Kunjungan kerja ke Papua juga disebabkan karena Presiden tidak pernah memiliki grand design, dan time frame soal penyelesaian masalah Papua secara komprehensif sehingga berjalan tanpa arah, terkesan amburadul dan tidak terkontrol.

"Saya kira pada masa yang akan datang rakyat harus mencari figur Presiden yang tepat untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang kian rumit ini," pungkas dia.