Follow
72 Ribu warga Solo belum terdaftar JKN
Merdeka.com - Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo mencatat, sedikitnya 72 ribu warga Solo belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Selain warga biasa, sebagian lainnya merupakan pekerja yang belum mendapat jaminan oleh perusahaan tempat bekerja.
Kepala DKK Solo, Siti Wahyuningsih mengaku sudah memiliki data lengkap ribuan warga tersebut. Data tersebut telah diserahkan kepada perangkat kelurahan untuk ditindaklanjuti.
"Warga yang belum terdaftar JKN ada sekitar 51.000 orang. Baik BPJS mandiri maupun KIS yang dibiayai APBD, APBD Provinsi, maupun APBN. Untuk jumlah pekerja yang belum terdaftar BPJS ada 21.000 jiwa," ujar Siti disela pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Solo, Kamis (21/12).
-
Siapa yang mendapat manfaat JKN-KIS? Wanita yang sedang mengisahkan pengalamannya itu adalah Daeng Nurlia. Pada Rabu, 23 Mei 2018, ia berbagi penggalan hidupnya di Istana Negara, karena diundang langsung oleh Presiden Joko Widodo. Nurlia, yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, hadir sebagai salah satu penerima manfaat Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
-
Siapa yang mendukung program JKN di Sumatera Selatan? 'Menindaklanjuti Inpres tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendukung sepenuhnya Program JKN ini. Kami memastikan agar seluruh penduduk di Provinsi Sumatera Selatan memiliki perlindungan akan jaminan kesehatan dengan telah terdaftar sebagai peserta aktif Program JKN,' ungkapnya.
-
Siapa yang dapat fasilitas BPJS? Yang menarik, fasilitas BPJS Ketenagakerjaan ini digunakan untuk membantu warga setempat yang bekerja di sektor non formal seperti pertanian dan pedagang.
-
Siapa saja yang mendapat manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan? 'Keinginan pemerintah itu ingin semua masyarakat informal masuk ke BPJS Ketenagakerjaan, khususnya tulang punggung keluarga. Jadi ketika terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, keluarganya bisa bebas cemas, tidak ragu dan tidak khawatir karena sudah terjamin.'
-
Apa manfaat BPJS Kesehatan bagi warga? “Kami ingin mengenalkan Program JKN lebih dekat kepada masyarakat. Kami jelaskan hak, kewajiban, manfaat, hingga prosedur berobat menggunakan penjaminan Program JKN. Dengan mengenal lebih dekat seputar Program JKN, kami harap tumbuh kesadaran masyarakat akan pentingnya menjadi peserta Program JKN dan menjaga kepesertaan JKN mereka selalu aktif. Jika suatu hari jatuh sakit dan harus berobat, tidak perlu lagi pusing memikirkan biaya karena sudah dijamin BPJS Kesehatan sesuai prosedur yang berlaku,“ ujarnya.
-
Bagaimana cara warga mendapatkan BPJS PBI? Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah akan mendata dan memverifikasi masyarakat yang tergolong tidak mampu. Setelah proses pendataan selesai, biaya iuran BPJS Kesehatan mereka akan ditanggung oleh APBD.
Siti mengatakan, sesuai UU Nomor 36/2009 tentang Kesehatan, setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah bermukim di Indonesia minimal enam bulan wajib terdaftar dalam JKN melalui BPJS Kesehatan. Untuk itu melalui perangkat kelurahan, pihaknya akan menyisir warga nonpekerja yang belum terdaftar JKN.
Sedangkan untuk pekerja, Pemkot telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan agar persoalan tersebut bisa diselesaikan oleh perusahaan masing-masing. "Tidak ada alasan bagi warga untuk tidak terdaftar JKN melalui BPJS Kesehatan. Pemkot akan menanggung biaya premi BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu," tandasnya.
Menurut Siti, sampai saat ini, Pemkot Solo telah membiayai keikutsertaan 50.664 warga dalam JKN melalui program KIS melalui APBD. Selain itu sebanyak premi BPJS milik 2.626 warga telah ditanggung APBD Provinsi serta 59.800 jiwa dibiayai APBN. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hingga 1 September 2024, jumlah kepesertaan Program JKN telah mencapai 277 juta jiwa atau 98,67% dari total penduduk Indonesia.
Baca Selengkapnya
Penerima KJP adalah warga DKI yang memang benar-benar dari golongan tidak mampu
Baca Selengkapnya
Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat.
Baca Selengkapnya
Sustainibilitas Program JKN ini tak lepas dari peran pekerja informal yang sehat, produktif, dan mampu.
Baca Selengkapnya
Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta telah merampungkan verifikasi bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap I gelombang dua.
Baca Selengkapnya
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Bontang bekerjasama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Bontang.
Baca Selengkapnya
BPJS Kesehatan juga terus berbenah melakukan perbaikan layanan dari masa ke masa.
Baca Selengkapnya
Saat ini, syarat tersebut masih dalam tahap uji coba yang dilakukan di 6 wilayah Polisi Daerah (Polda)
Baca Selengkapnya
Kepesertaan aktif JKN kini merupakan salah satu syarat dalam penerbitan SKCK.
Baca Selengkapnya
Pasangan nomor urut 1 ini akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota dan Kabupaten untuk mendukung program BPJS gratis saat terpilih nanti.
Baca Selengkapnya
Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri berjanji melunasi tunggakan BPJS Kesehatan warga Sulteng.
Baca Selengkapnya
BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR).
Baca Selengkapnya