Better experience in portrait mode.
8 Jam Diperiksa KPK, Kusnadi Dicecar 15 Pertanyaan soal Harun Masiku

Kusnadi Diperiksa KPK Terkait Harun Masiku

Kusnadi, staf dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, menjalani pemeriksaan selama 8 jam oleh KPK terkait kasus pencarian buronan Harun Masiku.

Petrus, pengacara Kusnadi, mengungkapkan bahwa ada 15 pertanyaan yang diajukan KPK kepada kliennya. Namun, detail tiap pertanyaan belum dibahas karena Kusnadi kelelahan setelah pemeriksaan.

Pemeriksaan Kusnadi dilakukan oleh penyidik bernama Priyatno, yang dinilai berjalan baik dan wajar. Kusnadi merasa diperlakukan dengan baik dan dilayani dengan makan siang dan makan malam.

Kusnadi merasa tindakan penyidik yang melucuti barang pribadinya tanpa persetujuan adalah melanggar standar prosedur kerja dan tidak beretika. Kesimpulannya, pemeriksaan Kusnadi berlangsung lama dan dianggap melelahkan.

Geser👉
KPK Ungkap Nilai Kontrak Bansos Presiden Jokowi Rp900 M, Dikorupsi Capai Rp250 M

KPK Ungkap Korupsi Bansos Presiden Jokowi

KPK mengungkap kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Presiden Joko Widodo senilai Rp900 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti baru yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp250 miliar.

Kasus korupsi Bansos Jokowi terungkap saat tim penyidik antirasuah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Kasus korupsi Bansos Jokowi sedang dalam proses penyidikan oleh KPK. Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Jalur Puncak Akan Dilebarkan

Jalur Puncak Akan Dilebarkan

Pemkab Bogor mengusulkan pembangunan jalur pedestrian di sepanjang Jalan Raya Puncak untuk mencegah PKL kembali menjamur.

Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu memastikan Kementerian PUPR akan melebarkan Jalan Raya Puncak setelah penataan PKL berhasil dilakukan.

Selain itu, Pemkab Bogor juga mengusulkan perluasan lahan parkir dan pembukaan jalan dari Agro Wisata Gunung Mas ke Rest Area.

Diharapkan dengan penambahan sarana prasarana tersebut, maksud tujuan dari pembangunan rest area di Puncak bisa terwujud.

Geser👉
Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dipecat Akibat Kasus Asusila

Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dipecat Akibat Kasus Asusila

Ketua KPU Hasyim Asy'ari dipecat akibat kasus asusila, korban masih pikir-pikir lapor polisi.

Kuasa hukum korban menyebut upaya pidana sebagai selangkah lebih dekat setelah putusan DKPP RI.

Putusan DKPP RI memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada Hasyim Asy'ari.

Putusan DKPP RI terhadap kasus asusila mendapat apresiasi dari kuasa hukum korban.

Geser👉
VIDEO: Sidang DKPP Bongkar Ketua KPU Ajak Korban Jalan Hingga Guyon soal Celana Dalam

Ketua KPU RI Diduga Terlibat Kasus Asusila

Sidang DKPP mengungkapkan fakta mengejutkan terkait dugaan kasus asusila yang melibatkan Ketua KPU RI.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.

Sidang pembacaan putusan tersebut mengungkapkan adanya ajakan jalan dan guyon soal celana dalam yang dilakukan oleh Ketua KPU kepada korban.

Kesimpulan dari sidang ini adalah Ketua KPU RI dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pemberhentian tetap. Geser ke atas untuk menemukan ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Afif Maulana Anak Baik? Kapolda Sumbar Ungkap Faktanya Lewat Bukti Video

Afif Maulana Anak Baik?

Afif Maulana, remaja yang ditemukan tewas di kolong jembatan, menjadi sorotan setelah keluarganya menduga bahwa ia dianiaya polisi sebelum meninggal.

Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono, mengungkapkan bahwa percakapan Afif dengan saksi kunci menunjukkan bahwa ia mengajak tawuran dan membawa pedang panjang.

Kapolda juga menyebut bahwa Afif melompat ke sungai untuk mengamankan diri saat polisi membubarkan aksi tawuran, bukan dianiaya polisi.

Meskipun ada remaja lain yang diamankan terkait tawuran, polisi yakin bahwa Afif tidak ditangkap. Kesimpulannya, Afif terlibat dalam tawuran dan keluarganya salah dalam menganggapnya sebagai anak baik-baik.

Geser👉
Ketua KPU Dihukum Pemberhentian Tetap Terkait Kasus Asusila

Ketua KPU Dihukum Pemberhentian Tetap Terkait Kasus Asusila

Sidang DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terkait kasus dugaan asusila.

Dalam sidang pembacaan putusan, DKPP membacakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Hasyim, termasuk korban hubungan badan di hotel.

Putusan DKPP ini menimbulkan kehebohan dan kontroversi di masyarakat.

Geser ke atas untuk menemukan ringkasan menarik lain dengan topik berbeda.

Geser👉
VIDEO: Nada Tinggi Jokowi Dituding PKS Cawe-Cawe Sodorkan Kaesang di Pilkada Jakarta

Jokowi Tegas Bantah Tuduhan PKS Cawe-Cawe Sodorkan Kaesang di Pilkada Jakarta

Presiden Jokowi tegas membantah tudingan cawe-cawe menyodorkan putra bungsungnya untuk Pilkada Jakarta.

Tudingan ini muncul dari Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi yang menyebut Jokowi menyodorkan nama Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, untuk maju dalam Pilkada Jakarta.

Jokowi menegaskan bahwa hal itu bukan keputusan dari ketua partai dan meminta agar pertanyaan tersebut tidak ditujukan kepada dirinya.

Dalam konteks Pilkada Jakarta 2024, Presiden Jokowi membantah tudingan PKS yang menyebutnya cawe-cawe dan menyodorkan nama Kaesang untuk maju. Jokowi meminta agar pertanyaan tersebut tidak ditujukan kepadanya karena bukan keputusan dari ketua partai. Geser Ke Atas untuk menemukan ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Politikus Golkar Desak Penjelasan Kongkret Distribusi Dokter

Politikus Golkar Desak Penjelasan Kongkret Distribusi Dokter

Politikus Golkar Dewi Asmara meminta penjelasan kongkret bukan hanya yang bagus-bagus saja.

Komisi IX DPR menggelar rapat dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Mendikbud Nadiem Makarim di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6). Rapat membahas distribusi dokter dan pendidikan spesialis di Indonesia.

Rapat kali ini membahas terkait distribusi dokter untuk seluruh Indonesia termasuk pendidikan bagi dokter spesialis.

Geser Ke Atas untuk menemukan ringkasan menarik lain dengan topik berbeda.

Geser👉
Menko Muhadjir Minta Kampus Tarik Biaya Tinggi & Mahal saat Wisuda

Menko Muhadjir Minta Kampus Tarik Biaya Tinggi & Mahal saat Wisuda

Menko Muhadjir Effendy menyarankan agar Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menarik biaya tinggi dan mahal saat wisuda.

Muhadjir menganggap tarif wisuda yang tinggi tidak akan dihujat oleh orang tua mahasiswa karena saat itu adalah momen kebahagiaan.

Rapat dengar pendapat di Komisi X DPR membahas pembiayaan perkuliahan di Indonesia.

Menko Muhadjir Effendy berpendapat bahwa menarik biaya tinggi saat wisuda adalah bagian dari seni mencari uang di dunia pendidikan.

Geser👉
TNI AD Minta Bukti Terlibat Pembakaran Rumah Jurnalis

TNI AD Minta Bukti Terlibat Pembakaran Rumah Jurnalis

TNI AD meminta bukti anggota terlibat pembakaran rumah jurnalis setelah ditulis soal judi.

Dewan Pers meminta pembentukan tim investigasi bersama untuk mengusut kebakaran rumah jurnalis Tribrata TV Sempurna Pasaribu di Sumatera Utara.

Kebakaran tersebut menyebabkan empat korban tewas, termasuk jurnalis dan keluarganya.

Dewan Pers meminta Komnas HAM dan LPSK untuk melakukan investigasi dan memberikan perlindungan kepada keluarga korban.

Geser👉
Pabrik Narkoba Terbesar dan Tercanggih di Indonesia Jaringan China Dibongkar di Malang

Pabrik Narkoba Terbesar Dibongkar di Malang

Pabrik narkoba terbesar dan tercanggih di Indonesia jaringan China dibongkar di Malang.

Bea Cukai bekerja sama dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap kasus clandestine laboratorium narkotika di Malang.

Tim gabungan menangkap delapan orang yang terlibat dalam produksi dan peredaran narkotika jaringan internasional.

Pengungkapan kasus ini menjadi wujud sinergi Bea Cukai dan Polri dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Geser👉
FOTO: Menko PMK Muhadjir Effendy Paparkan Strategi Pemerintah Atasi Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah Targetkan Kemiskinan di Indonesia 4,5-5% pada 2029

Pemerintah menargetkan kemiskinan di Indonesia dapat mencapai 4,5-5 persen pada 2029 mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy memberikan keterangan terkait penanganan kemiskinan ekstrem di Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (3/7/2024). Pemerintah akan menerapkan langkah-langkah strategis, seperti perbaikan penyasaran program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan konvergensi program perlindungan sosial dan pemberdayaan serta berfokus pada wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan area pedesaan.

Menko PMK Muhadjir Effendy memberikan keterangan terkait penanganan kemiskinan ekstrem di Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (3/7/2024). Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan strategi yang telah dan akan dilakukan.

Geser👉