Ahli KPU: Tak Perlu Robot, Mahasiswa Semester 1 Juga Bisa Download Data Situng
Merdeka.com - Pihak Termohon, KPU menghadirkan saksi ahli yakni Marsudi Wahyu Kisworo yang merancang Sistem Penghitungan (Situng) KPU. Marsudi menjelaskan bahwa Situng yang ia rancang sudah memenuhi kriteria pengamanan.
Dalam persidangan sebelumnya, saksi dari BPN 02 menyebutkan keamanan Situng lemah hingga ada robot pemantau Situng. Namun, menurut Marsudi, tidak perlu robot untuk menarik data dalam website Situng KPU yang memang terbuka untuk umum.
"Dengan mudah mengakses, dengan menggunakan excel saja saya bisa. Jadi kalau ada adik saya kemarin cerita bikin robot, enggak perlu robot. Mahasiswa semester satu pakai excel bisa download datanya situng, mudah sekali," ucapnya saat memberikan keterangan di sidang lanjutan gugatan sengketa Pilpres di MK, Kamis (20/6).
-
Siapa saja yang bersaksi di sidang MK? Sebagai informasi, empat menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto.
-
Bagaimana MK menentukan komposisi saksi? 'Mau komposisinya seperti apa, diserahkan kepada pihak-pihak itu, yang penting jumlahnya 19 atau tidak lebih dari 19, mau ahlinya 9 saksinya 10 boleh. Mau ahlinya 5 saksinya 14, boleh,' ungkap Fajar.
-
Siapa yang memimpin pengamanan sidang MK? Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyampaikan persiapan pertama yakni rekayasa lalu lintas sekitar Gedung MK di Jalan Merdeka Barat yang bersifat situasional
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan adil? KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemilu berjalan dengan baik dan hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan dengan adil? Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu, termasuk menetapkan jadwal, program, anggaran, dan tata kerja.
-
Apa yang ditemukan peneliti di Sirekap KPU? Peneliti Pusat Studi untuk Demokrasi, Kiki Rizki Yoctavian menyoroti sejumlah kejanggalan yang ditampilkan dalam aplikasi sistem rekapitulasi di situs website pemilu2024.kpu.go.id.
Marsudi juga memaparkan perbedaan antara Situng dengan website Situng KPU. "Situng itu hanya salah satu dari 19 aplikasi. Saya yang merancang arsitektur ini pada 2003. Suara sah itu perhitungan suara berjenjang secara manual. Situng tidak dirancang untuk sistem penghitungan suara, hanya sarana transparansi dari perhitungan," katanya.
Website Situng, lanjut Marsudi, merupakan virtualisasi dari sistem yang ada di dalamnya. Data dan keamanan yang ada si website berbeda dengan Situng yang dijaga oleh petugas internal KPU dan hanya bisa diakses dari dalam kantor KPU.
"Kalau website Situng bisa diakses siapa saja, dari mana saja. Sementara itu, Situng yang sebenarnya hanya bisa diakses melalui jaringan internal di dalam kantor KPU. Tidak bisa dari tempat lain, mereka harus validasi sebelum login," jelasnya.
Sebagai ahli IT, Marsudi menilai sistem keamanan Situng KPU sudah cukup memadai. "Menurut saya keamanan memadai, cukup lah," tandasnya.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu disampaikan saksi ahli KPU menjawab pertanyaan apakah Sirekap menjadi alat bantu penyelenggara pemilu melalukan kecurangan.
Baca SelengkapnyaPihaknya menegaskan bahwa kehadiran Sirekap justru membantu pemilih dan partai politik.
Baca SelengkapnyaUcapan Marsudi soal capek ribut-ribut bahas Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) ditanggapi Hakim MK Saldi Isra
Baca SelengkapnyaSaksi tersebut dihadirkan oleh kubu Anies-Muhaimin sebagai detektif untuk membongkar angka-angka janggal di Sirekap.
Baca SelengkapnyaMarsudi terkejut ada yang menanyakan bahwa Sirekap menjadi alat untuk fraud atau kecurangan.
Baca SelengkapnyaGanguan terhadap sistem SIREKAP, KPU menyatakan hal itu disebabkan salah satunya oleh gangguan DDoS.
Baca SelengkapnyaJika lembaga yang mengaudit Sirekap bukan berasal dari lembaga independen akan menimbulkan kecurigaan di masyarakat.
Baca SelengkapnyaKuasa hukum Anies-Muhaimin Bambang Widjojanto mengatakan, Sirekap menjadi alat kecurangan Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKPU RI memastikan, tujuan SIREKAP digunakan adalah untuk memotret proses penghitungan suara di TPS
Baca SelengkapnyaKetua KPU Hasyim Asy'ari memberikan penjelasan soal permintaan pemasangan CCTV di sejumlah kantor KPU oleh Polri di Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaSekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan, jika partainya sudah memerintahkan sebanyak 1,6 juta
Baca SelengkapnyaDari 14.835 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jakarta semua kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) sudah dilatih dan diberikan bimbingan teknis.
Baca Selengkapnya