Bangkitkan Pariwisata Bali, Ahli Dorong Penghapusan Karantina bagi Wisman
Merdeka.com - Pariwisata Bali masih belum bergerak meskipun pemerintah telah memangkas kewajiban karantina bagi wisatawan mancanegara (wisman) menjadi tiga hari. Para ahli di daerah itu mendorong agar syarat karantina ini dihapuskan seperti di negara lain yang mengandalkan bisnis pelancongan.
Koordinator Kelompok Ahli Pembangunan Bidang Pariwisata, Bali, I.G.A.N Rai Surya Wijaya mengatakan penghapusan karantina harus diperjuangkan untuk menarik wisman.
"Hal yang paling urgent yang harus kita perjuangkan saat ini, khususnya untuk dapat menarik wisatawan mancanegara untuk bisa datang ke Bali adalah menghilangkan karantina," kata Surya Wijaya saat rapat koordinasi yang dilakukan dengan Plt Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun dan mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Putu Astawa, bersama Kelompok Ahli Pembangunan Bidang Pariwisata, di Denpasar, Bali, Jumat (5/11).
-
Siapa yang meminta Bali tidak fokus pariwisata? Maka dari itu, Megawati meminta Provinsi Bali tidak hanya berfokus kepada urusan pariwisata saja.
-
Kenapa Megawati meminta Bali tidak fokus pariwisata? Maka dari itu, Megawati meminta Provinsi Bali tidak hanya berfokus kepada urusan pariwisata saja. Sebab, pemerintah setempat juga harus memikirkan bagaimana keberlangsungan hidup rakyatnya sendiri.
-
Gimana DPR mau imigrasi perketat pengawasan di Bali? “Seperti yang kita ketahui, Imigrasi punya yang namanya Tim Pora, di mana mereka bisa melakukan operasi dengan dibantu unsur Polri, TNI, Naker dan instansi terkait lainnya. “Nah, menurut saya imigrasi perlu memastikan tim ini meningkatkan kinerjanya dengan lebh sering operasi, demi menindak WNA-WNA arogan yang meresahkan masyarakat ini,“ sambungnya.
-
Bagaimana Pemprov Bali ingin wisatawan membayar pungutan? Alternatif pertama, Pemprov Bali mendorong wisman melakukan pembayaran sebelum tiba di Bali melalui aplikasi Love Bali. Alternatif kedua, Pemprov juga memfasilitasi pembayaran di bandara.“Alternatif ketiga yang akan kita intensifkan adalah pembayaran yang dilakukan ketika tamu tiba di tempat mereka menginap.
-
Kenapa DPR minta Imigrasi perketat pengawasan di Bali? Selanjutnya, Sahroni juga meminta Ditjen imigrasi Kemenkumham agar meningkatkan operasi Tim Pora atau Tim Pengawasan Orang Asing dengan baik, sehingga insiden yang sama tidak terjadi lagi.
-
Siapa yang minta Imigrasi perketat pengawasan di Bali? “Seperti yang kita ketahui, Imigrasi punya yang namanya Tim Pora, di mana mereka bisa melakukan operasi dengan dibantu unsur Polri, TNI, Naker dan instansi terkait lainnya. “Nah, menurut saya imigrasi perlu memastikan tim ini meningkatkan kinerjanya dengan lebh sering operasi, demi menindak WNA-WNA arogan yang meresahkan masyarakat ini,“ sambungnya.
Menurut Surya, kewajiban karantina selama 3x24 jam bagi wisatawan mancanegara masih memberatkan. Kebijakan itu tetap menjadi ganjalan meskipun sudah dua kali dipangkas, sebelumnya 8 hari, lalu 5 hari.
Dia berharap pemerintah belajar dari kebijakan negara lain yang telah menghapus karantina, seperti Thailand. "Kita harus belajar dari Thailand, kalau ingin pariwisata dan ekonomi Bali cepat bangkit," ujarnya.
Plt Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan, semua program pembangunan pariwisata Bali harus dilanjutkan. "Pascapandemi ini pariwisata Bali harus digarap dengan lebih serius lagi untuk menuju pariwisata budaya Bali berkualitas dan berkelanjutan," ucapnya.
Ia juga menerangkan bahwa membangun pariwisata budaya Bali ibarat membangun rumah dengan lima pilar, yaitu akademisi, bisnis, community, government, dan media, yang sering disingkat ABCGM. Menurutnya, kelima pilar ini harus sama-sama kuat. Semua memiliki komitmen dan saling mendukung untuk mewujudkan sebuah bangunan yang kuat dan kokoh.
"Begitu juga pariwisata Budaya Bali, jika kelima pilar ini sama-sama saling dukung dan memiliki tujuan yang sama untuk kemajuan kita bersama, maka pariwisata Bali pasti akan kuat, kokoh dan sudah tentu akan terwujud pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan," katanya.
Sementara itu, mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Putu Astawa menyampaikan, ada beberapa pekerjaan rumah (PR) yang memang belum selesai, di antaranya pembangunan pariwisata digital. "Program ini akan sangat mendukung pembangunan pariwisata budaya Bali yang berkualitas dan berkelanjutan, serta program-program lain yang tidak bisa dijalankan karena adanya pademi Covid-19 selama hampir dua tahun," ucapnya.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dengan pungutan wisman itu, Pemprov Bali memiliki ruang fiskal termasuk untuk membenahi daya tarik wisata, infrastruktur, jalan hingga promosi pariwisata.
Baca SelengkapnyaAlasan Pemprov Bali memberlakukan pungutan bagi wisman senilai Rp150.000, lantaran Pemprovnya merasa tidak mendapatkan pemasukan.
Baca SelengkapnyaSidak ini untuk memastikan wisatawan asing yang ke Bali ini telah membayar PWA atau belum.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Diharapkan, dana yang terkumpul nantinya dialokasikan pula untuk kegiatan yang dampaknya dirasakan langsung oleh wisatawan.
Baca SelengkapnyaDengan adanya 5 destinasi wisata tersebut, baik wisatawan domestik maupun mancanegara tidak lagi terfokus ke Bali sebagai tempat berlibur.
Baca SelengkapnyaBukan hanya alamnya yang saja memukau, budaya dan adat istiadat masyarakat Bali juga seringkali memberikan kesan tersendiri.
Baca SelengkapnyaPungutan sebesar Rp150.000 bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali akan digunakan utamanya untuk menangani permasalahan sampah.
Baca SelengkapnyaBabak baru pariwisata Bali akan dimulai pada 14 Februari 2024 nanti dengan penerapan pungutan bagi wisatawan asing yang masuk Bali.
Baca SelengkapnyaPariwisata Bali bukan soal jumlah kunjungan wisatawan tapi juga kualitas, kenyamanan.
Baca Selengkapnya