Capim KPK Setyo Budianto Singgung Ego Sektoral Pimpinan Penegak Hukum

Menurutnya, kerja sama antar instansi penegak hukum sebenarnya selalu dilakukan dalam rangka koordinasi.

Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budianto mendapat giliran pertama dalam uji kelayakan atau fit and proper test di hadapan Komisi III DPR RI. Pada kesempatan itu, dia menyinggung persoalan ego sektoral antar pimpinan aparat penegak hukum, khususnya dalam penuntasan kasus korupsi.

“Seringkali permasalahannya adalah ini menimbulkan karena sering kali sifatnya non teknis, banyak permasalahan yang sifatnya akhirnya tidak berjalan dengan baik. Di lapangan terkendalanya adalah karena hal hal sepele, ada ego sektoral, kemudian kurang koordinasi,” tutur Setyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

Menurutnya, kerja sama antar instansi penegak hukum sebenarnya selalu dilakukan dalam rangka koordinasi atau bahkan supervisi. Namun kendala komunikasi seringkali pula terjadi dan membutuhkan sosok pimpinan untuk turun langsung duduk bersama.

"Seringkali pimpinan menganggap bahwa merasa tidak perlu bertemu, terutama pimpinan di level KPK. Menganggap mungkin karena levelnya sudah terlalu tinggi tidak mau bertemu dengan Jaksa Agung, tidak mau ketemu dengan Kapolri, menganggap yang harus ketemu adalah level deputi,” jelas dia.

Atas dasar itu, permasalahan ego sektoral dan koordinasi penting untuk dituntaskan. KPK sebenarnya telah memiliki kedeputian sendiri untuk mengurus koordinasi, hanya saja tetap seringkali terjadi permasalahan nonteknis di lapangan.

Sementara para pimpinan tidak duduk bersama menangani masalah tersebut, sehingga menjadi berdampak ke jajaran tingkat bawah.

“Ini yang menimbulkan permasalahan, yang akhirnya menghambat yang di level bawah, menimbulkan permasalahan yang ditingkat bawah," tutup Setyo.