Cawapres Mahfud Md Dikritik karena Tak Mundur dari Jabatan Menkopolhukam, Ini Jawaban Sekjen PDIP

Hasto juga membandingkan posisi Prabowo Subianto yang tetap menjadi Menteri Pertahanan meski maju sebagai calon presiden.

Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjawab kritik terhadap Mahfud Md yang tidak mundur dari jabatan Menteri Koordinator Polhukam (Menkopolhukam) setelah didaftarkan sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Cawapres Mahfud Md Dikritik karena Tak Mundur dari Jabatan Menkopolhukam, Ini Jawaban Sekjen PDIP

Kritik muncul karena pemilu berada di bawah koordinasi Menkopolhukam. Artinya, Mahfud akan bertindak sebagai wasit sekaligus pemain dalam perhelatan ini.

"Prof Mahfud ini kan, komitmen bagi bangsa dan negara jauh lebih besar daripada pribadi dan keluarga. Sehingga tugas kenegaraan harus berjalan dan itu tidak bertentangan dengan undang-undang," tutur Hasto di Gedung ANRI, Jakarta Barat, Jumat (27/10).

Hasto memastikan, kualitas pribadi seorang Mahfud tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Malahan, ada banyak harapan masyarakat agar mantan Hakim MK itu tetap di jabatannya yang sekarang demi memastikan aparat tidak menyalahgunakan wewenang.

"Rakyat justru mengharapkan Prof Mahfud tetap menjabat sebagai Menkopolhukam dan beliau sosok yang punya integritas tinggi untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya, untuk tertib."

Sekjen PDIP Hasto Kristianto.

"Kalau kampanye ya beliau mengajukan cuti, dan kemudian rakyat mengharapkan Prof Mahfud bisa menjadi wasit yang baik, agar tidak ada ada penyalahgunaan kekuasaan. Agar suara rakyat betul-betul menjadi suara yang paling berdaulat di dalam menentukan pemimpin," sambungnya.

Hasto lantas membandingkan posisi Prabowo Subianto yang tetap menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) meski maju sebagai calon presiden (capres).

"Pak Jokowi sebagai presiden yang putranya juga menjadi calon wakil presiden. Yang penting rakyat bersama-sama untuk mengawasi agar kontestasi bisa berlangsung dengan baik," ungkapnya.

Lebih lanjut, Hasto yakin masyarakat akan menjadi pengawas yang baik dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu.

"Dan kami meyakini bahwa civil society akan menjadi pengawas yang baik, supaya tidak ada abuse of power. Dan kami meyakini yang namanya Pak Ganjar, Prof Mahfud Md, itu betul-betul punya komitmen untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan," Hasto menandaskan.