Mahfud Mundur, PDIP Bakal Tarik Semua Menterinya di Kabinet Jokowi?
Dia pun menyampaikan, pihaknya juga akan melihat laporan-laporan dari para menteri PDIP yang ada di kabinet.
Hasto menjawab soal nasib para menteri PDIP yang berada di Kabinet Jokowi.
Mahfud Mundur, PDIP Bakal Tarik Semua Menterinya di Kabinet Jokowi?
Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto menjawab soal nasib para menteri PDIP yang berada di Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin usai cawapres nomor urut 3, Mahfud MD mundur dari jabatan Menko Polhukam.
Hasto mengatakan, pihaknya tengah melihat dinamika politik yang terjadi usai Mahfud resmi mengundurkan diri.
"Dari terkait juga dengan ini semua, kita cermati dinamika politik yang ada," kata Hasto, saat konferensi pers, di DPP PDIP Jakarta, Kamis (1/2).
Dia pun menyampaikan, pihaknya juga akan melihat laporan-laporan dari para menteri PDIP yang ada di kabinet. Salah satunya Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terkait bantuan sosial (bansos) yang dinilai dipolitisasi oleh pihak tertentu.
"Kita cermati termasuk apa yg dialami oleh ibu Tri Rismaharini, karena Bu Risma sejak menjadi wali kota adalah sosok pemimpin yang jujur, beliau melindungi data-data orang miskin, kalau mau bagi bansos, ini data orang miskin, membagi raskin, ini data orang miskin. Orang miskin bukan hanya di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Lampung. Tapi ada di seluruh Indonesia," ucap dia.
"Ketika data-data itu tidak dipakai, untuk membagi beras miskin dan beras hanya dipakai untuk kepentingan elektoral," sambungnya.
Lebih lanjut, Hasto pun menegaskan bahwa PDIP akan terus menjunjung kepentingan bangsa di atas segalanya. Terlebih, di tengah ancaman krisis ekonomi karena persoalan geopolitik yang belum usai.
"Ini yang kemudian kami melakukan kalkulasi secara matang, mundur gampang, tapi pertimbangan yang mendalam seperti prof Mahfud MD itu pertimbangan yang sangat mendalam," ujar Hasto.
"Maka kami hormati dan masih ada kesempatan 13 hari ke depan untuk melakukan suatu koreksi di dalam penyelenggaraan pemilu di mana otoritas tertinggi di dalam sistem pemerintahan ini seharusnya benar-benar netral dalam memastikan suara rakyat adalah suara Tuhan," imbuhnya.
