Puan soal Rencana Mahfud Mundur sebagai Menko Polhukam: Tunggu Waktu Tepat, Tak Usah Jadi Polemik
Puan meyakini Mahfud akan mundur di waktu yang tepat.
Puan meyakini Mahfud akan mundur di waktu yang tepat.
Puan soal Rencana Mahfud Mundur sebagai Menko Polhukam: Tunggu Waktu Tepat, Tak Usah Jadi Polemik
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani meminta agar rencana Mahfud MD mundur sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk tidak dijadikan polemik. Puan meyakini Mahfud akan mundur di waktu yang tepat.
"Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, beliau akan mundur pada waktu yang tepat. Jadi kita tunggu waktu yang tepat," ujar Puan di Makassar.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini meyakini Mahfud akan mundur sebagai Menko Polhukam pada waktu yang tepat. Puan kembali menegaskan agar isu rencana Mahfud mundur tidak dijadikan polemik.
"Tidak usah menjadi polemik, nanti waktu yang tepatnya itu kapan," tutur Puan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, Mahfud sudah memastikan akan mudur sebagai Menko Polhukam. Rencana mundur sebagai Meko Polhukam tersebut sudah disepakati oleh calon presiden Ganjar Pranowo.
"Hanya saja sebagai abdi negara Prof Mahfud melihat ini ada beberapa yang harus diselesaikan dulu. Ada masalah rakyat, ada kasus tanah, ada penipuan melalui daring, pinjol (pinjaman online), dan jumlahnya triliunan. Bahkan kemudian ada virtual trading itu yang banyak kejahatan yang terjadi merugikan rakyat," ujar Hasto.
Hasto juga mengungkapkan sejumlah menteri selain Mahfud juga sudah bersiap untuk mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju.
Hasto menyebut saat ini ada suasana kebatinan yang sudah berbeda.
"Banyak yang merasakan suasana kebatinan sudah berbeda, karena apapun Pak Presiden itu oleh konstitusi harus mengabdi kepada bangsa dan negara. Harus mengedepankan kepentingan rakyat dibandingkan dengan kepentingan yang lain termasuk kepentingan keluarga," tegas Hasto.
Hasto juga mengungkapkan salah satu alasan Mahfud berencana mundur sebagai Menko Polhukam karena mengetahui kecurangan.
Hasto mencontohkan di Sulawesi Selatan (Sulsel) ada seorang lurah yang didatangi aparat TNI dan Polri.
"Bukan lagi potensi, sudah terjadi, sudah banyak. Di sini aja (Sulsel) terjadi. Ada lurah yang kemudian didatangi oleh oknum aparat. Padahal bagi PDI Perjuangan, kami percaya TNI dan Polri itu memiliki rekam jejak secara perjuangan yang luar biasa," ujar Hasto.
Hasto mengatakan, seharusnya TNI dan Polri menempatkan posisi terbaik dan tidak digunakan untuk politik praktis.
Hasto menyebut TNI dan Polri harus menjaga marwah di Pemilu 2024.
