Mahfud Akui Akan Mundur dari Kabinet Jokowi: Tinggal Tunggu Momentum
Mahfud Jawab Kabar Mundur dari Kabinet: Tinggal Tunggu Momentum
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD akhirnya angkat bicara terkait isu pengunduran diri dari jabatan Menko Polhukam.
Mahfud Akui Akan Mundur dari Kabinet Jokowi: Tinggal Tunggu Momentum
Mahfud secara tidak langsung membenarkan rencana pengunduran diri. Mahfud MD tinggal menunggu waktu untuk menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo.
“Tinggal tunggu momentum. Ada tugas negara yang harus saya jaga dalam rangka masa transisis. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang sudah mengangkat saya dengan ketulusan,” ungkap Mahfud MD dalam acara tabrak Prof, Selasa (23/1).
Mahfud mengatakan, pengunduran dirinya Sebagai Menko Polhukam merupakan kesepakatan dengan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mahfud tinggal menunggu waktu untuk menyampaikan secara baik-baik kepada Presiden Joko Widodo.
“Pada saaatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik,” kata Mahfud.
Mahfud mengakui, sinyal pengunduran diri sudah disampaikan saat pidato penutup debat cawapres, Minggu (21/1). Saat itu, Mahfud mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang sudah memercayakan jabatan sebagai Menko Polhukam.
“Kalau saudara lihat pidato saya pada saat debat, saya ucapkan terima kasih. Tinggal tunggu momentum dan strategi politik partai pengusung. Tidak bisa pergi begitu saja dari Pak Jokowi,” ucapnya.
Sebelumnya, Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengusulkan agar para menteri yang ikut dalam kontestasi Pilpres 2024 untuk mengundurkan diri. Termasuk Cawapresnya, Mahfud MD.
Saran ini disampaikan Ganjar untuk menghindari potensi konflik kepentingan atau clonflict of interest.
Usulan Ganjar menyusul akun X atau Twitter Kemenhan yang diretas dengan tulisan tagar mendukung Prabowo-Gibran.
"Saya sarankan mundur lah, berubah lah aturan. termasuk Pak Mahfud. Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal ini agar fair lebih baik mundur lah," kata Ganjar kepada wartawan di Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1).
Ganjar meyakini, masyarakat akan lebih senang Jika pejabat yang ikut kontestasi politik tidak menggunakan alat negara untuk kepentingan politik.
Sehingga, tidak ada lagi kasus bansos yang diklaim sebagai bentuk kesuksesan seseorang atau kementerian tertentu.
“Kalau aturannya mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat akan lebih senang karena tidak ada yang mengeklaim apakah bansosnya ini milik kementerian, apakah berasnya itu milik kementerian kan enggak bisa lagi, semua orang akan merasa fair," ucapnya.
"Dengan beberapa kejadian orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungan kunjungan kerja tapi di sana kampanye kan rakyat bisa melihat, maka kita sedang mengambil risiko itu," ucapnya.
