Follow
Dedi Mulyadi instruksikan fraksi Golkar tolak alat fitnes
Merdeka.com - Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi menginstruksikan pada fraksi Golkar Kota Bandung untuk menolak pembelian alat fitnes. Untuk diketahui anggota dewan Kota Bandung mengajukan fasilitas alat fitnes Rp 700 juta di kantor DPRD Bandung.
"Hari ini saya instruksikan ketua Golkar Kota Bandung untuk menolak," katanya dihubungi wartawan di Bandung, Jumat (30/9).
Dedi Mulyadi mengatakan rencana membeli alat fitnes seharga Rp 700 juta tersebut tak beralasan dan tidak tepat saat ini. Penolakan tersebut cukup beralasan karena anggaran membeli alat fitnes bisa dialokasikan untuk kepentingan warga yang lebih luas.
-
Mengapa Jenderal Agus Subiyanto tidak bisa beli sepeda? 'Karena saya tidak bisa beli,' sambungnya.
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Kenapa Gubernur Kalsel menyerahkan alat olahraga? “Sejumlah peralatan olahraga yang diberikan ini diharapkan dapat dimanfaatkan para siswa untuk terus melakukan kegiatan olahraga, sehingga dapat melahirkan bibit atlet,“ kata Sahbirin Noor.
-
Kenapa Umi Pipik tidak ingin mahar Adiba seperangkat alat salat? 'Kak, sebaik-baik wanita shaliha adalah yang meringankan dalam maharnya dan memudahkan dalam urusan pernikahanya, tidak memberatkan dan baik akhlaknya... Asal mahar itu jangan seperangkat alat salat ya karena berat tanggung jawabnya jika tidak dikerjakan...' jawab Umi Pipik.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Kenapa Golkar Sulut menolak Munaslub? Pemilu serentak 2024 tinggal menghitung bulan saja. Intinya kami menolak munaslub. Sekali lagi kami di Sulut sangat solid dan mendukung Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar,“
"Lebih baik anggaran itu diberikan pada peningkatan kesejahteraan para petugas kebersihan, atau mereka yang jauh lebih butuh alat fitnes karena setiap hari bekerja menyapu jalan," ungkapnya.
Dia menilai jika dipaksakan maka akan tampak tidak elok ada alat fitnes seharga ratusan juta berada di gedung dewan. Menurutnya jika ingin fitnes, anggota dewan bisa menggunakan fasilitas umum yang tidak sulit dijumpai.
"Enggak usah beli alat fitnes pakai anggaran APBD," tegasnya. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Politisi Gerindra, Dedi Mulyadi blak-blakan, bahwa upayanya membongkar kasus Vina Cirebon bukan sebagai aksi politisasi untuk maju Pilkada Jabar.
Baca Selengkapnya
Rieke meminta Indofarma membenahi terlebih dahulu internal perusahaan tersebut.
Baca Selengkapnya
JK menegaskan untuk dapat menjadi Ketua Umum Partai Golkar perlu modal yang cukup banyak.
Baca Selengkapnya
Deklarasi dukungan itu disebut-sebut terjadi saat acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11).
Baca Selengkapnya
Apdesi Kabupaten Tangerang menyebut pilkada lewat Parpol hanya membuat kades melayani kepentingan parpol.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji menilai Bahlil salah kamar harusnya bicara dengan nada tinggi saat rapat Kabinet
Baca Selengkapnya
Menteri Bahlil kesal karena anggarannya turun menjadi Rp600 Miliar, namun target investasinya naik menjadi Rp1.800 T
Baca Selengkapnya
DPR melihat anggaran yang diajukan Komnas HAM sangat kecil, dibandingkan pengajuan anggaran pembangunan satu kantor Polsek yaitu Rp50 Miliar
Baca Selengkapnya
Dedi mendapat kesempatan bertemu dengan Kalapas IIB Purwakarta dan terkejut saat tahu anggaran kesehatan dari negara untuk ratusan napi.
Baca Selengkapnya
Obligasi daerah merupakan pinjaman daerah jangka menengah hingga panjang yang bersumber dana dari masyarakat.
Baca Selengkapnya
Dedi sesumbar, menjelang Pilgub atau Pilkada serentak tahun 2024, cukup banyak tokoh, komunitas dan kelompok masyarakat yang memberikan dukungan untuknya.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo bersama Kementerian ATR/BPN menyerahkan 10.323 sertipikat tanah program Redistribusi Tanah untuk rakyat di Kabupaten Banyuwangi
Baca Selengkapnya