Jusuf Kalla: Jangan Harap Jadi Ketua Golkar Kalau Tidak Punya Modal Rp600 Miliar
JK menegaskan untuk dapat menjadi Ketua Umum Partai Golkar perlu modal yang cukup banyak.
Menurutnya, hampir semua partai membutuhkan biaya besar untuk bisa menjadi seorang ketua umum partai politik
Jusuf Kalla: Jangan Harap Jadi Ketua Golkar Kalau Tidak Punya Modal Rp600 Miliar
Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK) mengatakan, untuk dapat menjadi Ketua Umum Partai Golkar perlu modal yang cukup banyak. Hal ini dikatakan dalam kegiatan seminar Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia yang digelar Puskapol UI.
"Kalau sekarang anda menjadi Ketua Golkar jangan harap, kalau anda tidak punya modal 5-Rp600 miliar," kata JK di Gedung Parlemen DPR RI, Jakarta, Senin (31/7).
merdeka.com
Menurutnya, hampir semua partai membutuhkan biaya besar untuk bisa menjadi seorang ketua umum partai politik.
Terkecuali, terhadap partai yang pendirinya masih ada.
"Hampir semua partai begitu. Terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, kayak NasDem. Ttaepi partai yang sudah go public artinya pemilihannya itu butuh biaya besar," ujarnya. "Kalau dulu hanya ganti, kalau sekarang wah. Jadi itulah, daripada partai-partai yang khususnya partai-partai yang pendirinya sudah tidak," sambungnya.
Selain itu, ia mengungkapkan, ada satu partai yang mana seorang ponakan berani melawan untuk dapat menjadi seorang ketua umum. Partai itu yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
"PKB, Gus Dur masih ada dilawan oleh keponakan menang keponakan. Itulah, pendiri masih ada dilawan. Ah inilah politik, politik Indonesia mempunyai ragam beragam," ungkapnya.
"Nah bagaimana anda semuanya masuk ke politik? Karena bagaimana pun tidak mungkin struktur suatu orientasi partai tidak mungkin kosong di bawah mesti ada terus," katanya.
JK juga menilai tidak ada yang perlu dievaluasi dari sosok Airlangga. Sebab dengan waktu yang tersisa, hal itu sudah terbilang telat. "Mau evaluasi apa lagi? karena Airlangga? Golkarnya sendiri agak telat sebenarnya mencari," ujar JK. JK menilai, Golkar terlalu mengikuti petunjuk dari pemerintah hingga harus menunggu restu demi menetapkan teman koalisi. Wakil presiden ke-10 dan ke-12 ini bahkan menegaskan Golkar saat ini tidak berani berdiri sendiri.
"Sangat tergantung ke penguasa untuk menentukan koalisinya dan tidak berani Golkar itu berdiri sendiri untuk menentukan," nilai JK. JK kemudian mewanti, jika Golkar tidak berbenah diri maka akan partai berlambang Beringin tersebut bisa semakin tidak demokratis. Padahal seyogyanya, JK meyakini sebagai partai besar, Golkar seharusnya bisa lebih memaksimalkan peran. "Ini secara demokratis berbahaya kalau begini, partai sendiri tidak mandiri seperti itu," ungkap JK.
Meski begitu, JK tidak setuju bila dalam keadaan seperti sekarang Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub dilakukan oleh Partai Golkar. Justru JK mendorong agar para kader partai bisa semakin solid bersatu tanpa harus menggelar Munaslub. "Sangat tidak setuju karena itu akan lebih menurunkan marwahnya Golkar. Bersatulah dalam situasi yang krisis ini artinya waktu yang lebih singkat. Bagaimana bisa menang Kalau pecah gitu? kan ya harus bersatu," JK menutup.
